Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pegawai di lingkungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Mereka diperiksa untuk tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat Abu Bakar dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto.


Sejumlah saksi yang dipanggil KPK hari ini di antaranya; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat IR Anugerah dan Pegawai Honorer Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat Iwan.


'Keduanya diperiksa untuk tersangka Abu Bakar,' kata juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Jumat, 18 Mei 2018.


Baca: Bupati Bandung Barat tidak Sakit


Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Maman S. Sunjaya juga dipanggil Komisi Antirasuah. Maman dipanggil untuk tersangka Adiyoto.


KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yaitu Kepala Dinas Kominfotik Ludi Awaluddin serta Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Ilham Prasetio.


'Dua saksi ini juga turut diperiksa untuk tersangka Adiyoto,' imbuh Febri.


Baca: Ruang Kadisperindag Kabupaten Bandung Barat Disegel KPK


KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Abu Bakar diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.


KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto sebagai tersangka.


Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/GK...-dipanggil-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Dua Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK

- Presdir PT Tower Bersama Diperiksa KPK

- KPK Sita Dokumen dari Kantor Dinas PUPR Sumedang