Ekonom senior DR Rizal Ramli membenarkan dirinya pernah ditawari jabatan sebagai presiden komisaris PT PLN (persero).

Tawaran jabatan tersebut disampaikan salah satu anak buah Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja sekitar sembilan bulan lalu.

"Ya saya diminta menjadi preskom PLN," kata Rizal saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (11/5).

"Mas Rizal tolonglah beresin PLN karena Mas Rizal berhasil menyelamatkan PLN 16 tahun lalu," kata RR menirukan ucapan sang menteri.

Apa jawaban Rizal ditawari Preskom PLN yang pada kuartal pertama 2018 mencatatkan rugi bersih Rp 6,49 triliun? Dengan tegas ekonom konstitusi yang sangat menguasai permasalahan makro dan mikro ekonomi itu menolak.

"Saya tolak. Orang saya mau beresin Indonesia kok, bukan cuma PLN," ucap RR yang belum lama ini mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Terkait pertemuan denganKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di kantor Moeldoko, Komplek Istana, siang tadi, Rizal membantah ditawari kembali masuk kabinet kerja memperkuat tim ekonomi Jokowi-JK. Rizal mengatakan dirinya tidak pernah ditawari memperkuat kabinet kerja setelah menjabat Menko Maritim.

"Tidak ada, hanya Preskom PLN," pungkasnya.[dem]

http://politik.rmol.co/read/2018/05/11/339455/Ditawari-Preskom-PLN,-Rizal-Ramli:-Saya-Mau-Beresin-Indonesia-

Rizal Ramli pernah ingatkan ancaman kebangkrutan PLN akibat proyek 35.000 MW Jokowi
Rabu, 27 September 2017 15:18 Reporter : Saugy Riyandi

rizal ramli. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Hal ini pernah diingatkan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pada 2015 lalu. Saat masih menjabat, Rizal Ramli meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) untuk merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW menjadi 16.167 MW.

Menurutnya, jika ngotot proyek tersebut digenjot maka PLN bakal mengalami kebangkrutan. Revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019.

Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/11).

Dia menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

https://www.merdeka.com/uang/rizal-r...mw-jokowi.html