Mundurnya Presiden Soeharto dari kursi Presiden pada 21 Mei 1998 silam menjadi tonggak bersejarah tersendiri. Pasalnya usai orde baru yang dikenal kelam, muncullah harapan baru dengan era baru, era yang disebut dengan reformasi.

Namun setelah 20 tahun berjalan, menurut Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais masih banyak hal yang harus dibenahi. Beberapa hal yang perlu segera dibenahi yakni terkait penegakan hukum.

Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Pengajian Songsong Ramadan, di Masjid Muthohhirin Nitikan, Jalan Sorogenen, Kota Jogjakarta pada Kamis (10/5) malam. "Penegakan hukum masih tebang pilih, korupsi makin merajalela," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Meski era reformasi, mempunyai lembaga antirasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun menurut Amien kinerjanya belumlah maksimal. "Punya KPK tapi seperti dagelan. Jadi kalau ada kasus yang gede-gede ada backup dari kekuasaan, KPK kemudian minger (berbalik arah)," katanya.

Menurut Amien, KPK saat ini yang dikejar hanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja. Kerugian negara kecil, kisaran Rp 1, 50, sampai 100 juta. Sementara, kasus besar ditenggelamkan.
Diibaratkannya seperti obstruction of justice. Kasus kecil dimeriahkan, sementara yang besar tidak pernah diurusi kemudian membuncah.

"Cuma OTT, kemudian mendapat sorak-sorai dari rakyat kecil dianggap sudah hebat. Padahal kenyataannya itu hanya obstruction of justice," tuturnya.

Selain penegakan hukum, masalah lain yang perlu direformasi adalah masalah kode etik dan etiket dalam pergaulan bangsa yang amat nista. "Bagaimana dengan media sosial itu, penuh caci maki, penuh kepalsuan. Penuh memutar balikkan fakta,” papar dia.

Namun dari segala kekurangan itu, setidaknya sudah banyak hal yang telah tercapai. Pertama adalah sentralisasi kekuasaan yang sekarang jadi disentralisasi. "Artinya apa, otonomi daerah itu memberi kekuasaan kepada kabupaten, kota, dan semua provinsi lebih bebas membangun wilayah masing-masing," katanya.

Sebab, dengan disentralisasi itu otonomi daerah nampak sekali rakyat bisa membangun sesuai dengan kemampuan atau swadaya wilayah masing-masing. Sehingga bisa dilihat sekarang, hampir semua airport, jalan raya, gedung-gedung, sekolahan, itu lebih bagus.

"Kedua, kita sudah mengembalikan ABRI atau TNI kepada fungsi aslinya. Yaitu TNI sebagai pertahanan dan Polri keamanan," katanya.

Dulu, lanjutnya, ada dwi fungsi bagi TNI. Sehingga waktu itu ada hal yang tidak masuk akal, yaitu dari TNI dan Polri mendapat jatah kursi 20 persen tanpa pemilihan. Baik itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat tingkat 1 maupun 2. "Kemudian yang ketiga, kita sekarang tidak ada lagi, misalnya pembredelan. Kebebasan pers dijamin hampir maksimal," tuturnya.

Berikutnya yang perlu disyukuri adalah bahwa sekarang ini dengan reformasi itu maka rakyat merasa sederajat. Sudah tidak ada lagi yang merasa lebih unggul, lebih superior dari orang lain.
Mengapa sederajat, karena sekarang ini rakyat malah yang mengontrol mengawasi pemimpinnya. Kalau dulu pemimpinnya yang mengawasi rakyatnya.

"Prinsipnya the leaders control the people, jadi rakyat gerak takut karena diawasi terus. Sehingga dulu ada sayap kanan, sayap kiri. Petrus dan lain-lain. Sekarang sebaliknya the people control the leaders. Rakyat yang mengawasi kepemimpinan para politisi atau para pejabatnya," pungkasnya