Di sekitar lokasi aksi demo di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada 1 Mei 2018, ditemukan coretan bernada ancaman ke Gubernur DIY yakni “Bunuh Sultan”, tepatnya di dinding dan papan baliho yang berlokasi tidak jauh dari pos polisi yang dilempari bom molotov. Yang di ikuti oleh serangkaian orang-orang berpenutup muka, berteriak dan dan mermbakar pos jaga disekitarnya.

Tulisan provokatif itu Patut Diduga telah direncanakan secara sistematis. Ancaman itu, tidak hanya bermuatan ancaman terhadap diri Sultan HB X, namun juga menyinggung harga diri masyarakat Yogyakarta.

Teror Jogya tidak dapat dilepaskan oleh tahun politik yang semakin dekat yang menentukan eksistensi masa depan bangsa ini. Dan tentunya patut diduga terkait langsung sikap Politik Sultan Hamengku Buwono ke X yang cenderung berseberangan dengan rezim yang di dukung oleh WNA keturunan China dan China Komunis. Yang mana mereka di haramkan oleh Sultan memiliki tanah di wilayah Jogya.

Ada dua alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. *Pertama alasan sejarah, kedua karena ketakutan tanah dikuasai WNI nonpribumi*. Dua alasan ini menjadi dasar keluarnya Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.

*2019 TAHUN POLIITIK YANG SEMAKIN MEMBARA*

Menjelang Pilpres, pemerintah ini akan berupaya memikat berbagai elemen bangsa. Jadi saya tidak heran jika Pemerintah terkesan reaktif cepat mengeluarkan surat rekomendasi Presiden No. R-19 / Pres/04/2018 tanggal 18 Februari 2018. Tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat.

Namun, jika melihat rekam jekak sejumlah janji rezim ini, ternyata tidak satupun yg ditepati, saya jadinya ragu kesungguhan pemerintah ini mau benar-benar merealisasikan Rekomendasi tentang UU tentang Hukum Adat tsb.

Kita coba melihat Nawacita hasil pemikiran Bung Karno adalah cita-cita kemandirian ekonomi yang merdeka merupakan arah tujuan cita-cita UUD 1945 di Orde Lama. Suatu hal yang baik kemudian rezim ini menjadikan Nawacita sebagai pedoman pembangunan ekonomi kelak jika terpilih dalam Pilpres 2014.

Namun, setelah hampir 4 tahun rezim ini memimpin pemerintahan, sepertinya sulit mewujudkan 66 janji kampanyenya secara utuh dan menyeluruh. Nawacita yang menjadi harapan seluruh rakyat khususnya para pemilihnya kecewa karena janji itu semakin jauh dari harapan.

Target pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Jokowi sebesar 7% dan tercapai 5%, hutang luar pemerintah dan swasta mendekati 7.000 triliyun. Ini tak sebanding dengan ratio hutang luar negeri sekali pun hutang tersebut masih di ambang aman.

Lemahnya rupiah terhadap dollar AS sempat tembus Rp.14.000. Berbahaya jika akhir bulan maret 2019 jatuh tempo pembayaran hutang, jangankan untuk bayar pokok hutang, bayar bunganya saja tak mampu. Ini membahayakan keadaan ekonomi Nasional yang dampak pada keamanan dan stabilitas dalam negeri. Jelas ekonomi Indonesia alami kegagalan.

Terbukanya lapangan kerja bagi 10 juta pekerja Indonesia tak tercapai. Sementara terjadi serbuan pekerja RRC yang masuk ke sektor pekerjaan proyek infrastruktur. Fenomena ini terjadi akibat perjanjian investasi RRC yang di ikuti oleh syarat ketersediaan lapangan kerja baga warga negara RRC. Pihak pemerintah pun terkesan menutupi bahkan menepis kabar ini.

Proyeksi memperbesar ekspor nasional dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perternakkan dan kelautan justru di warnai aksi impor beras, daging dan garam. Petani, peternak, nelayan semakin sulit mandiri ditengah lesunya daya saing dan daya beli.

Land reform tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat dengan proses yang cepat karena di kejar target. Hal ini menurut kalangan Hukum justru akan timbul pelanggaran UU karena memotong aturan dasar land reform. Dampak psikologis sosial masyarakat pemegang sertifikat tanah. Akan rentan terjadinya transaksi keuangan dan sertifikat tanah mereka menjadi jaminan pihak bank atau rentenir. Secara tidak langsung menjerumuskan rakyat pada persoalan hutang yang akan menjeratnya, sertifikat tanah akan di miliki kaum pemodal pemburu tanah. Kabarnya Sinar Mas Group memiliki lahan 5 juta hektar, disisi lain ada 30% rakyat yang belum memiliki rumah.

Bidang politik, pemerintah menunjukkan sikap anti kritik dan cenderung memainkan issue primordial dan agama. Kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama merupakan bukti kurang pekanya Pemerintah mensikapi persoalan. Timbul ketidak harmonisan antar umat beragama yang mencoreng Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Terjadi ketidak adilan dan kriminalisasi ulama, tokoh islam, aktivis dengan berbagai pola kesalahan yang menjeratnya. Berbagai revisi UU yang justru “menabrak demokratisasi”. Hukum hadir tidak tajam kebawah, sehingga para pelanggar sesungguhnya terkesan lambat di proses secara hukum. Para taipan, konglomerat Sembilan naga bebas tak tersentuh meski beberapa penyelewengan aturan UU dan korupsi di lakukan, kabarnya ada koruptor kelas kakap dari kelompok taipan kabur dan belum ada upaya nyata untuk di proses hukum.

Stabilitas keamanan jauh dari harapan. Terjadi banyak tindakan pidana kriminal, mulai dari penganiayaan terhadap Novel Baswedan, pakar IT ITB, aktivis Islam dan serangan “orang gila” terhadap ulama dan tokoh Islam. Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, sengketa pembangunan menara Masjid di Timika yang berpotensi konflik horizontal. Ratusan ton Narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing illegal di sektor hiburan malam. Masih banyak lagi pelanggaran pidana yang tidak di angkat dalam tulisan ini.

Kabinet kerja yang di susun Jokowi – Jk tak lagi sejalan dengan janji awal. Bagi – bagi kekuasaan dengan partai politik lebih di kedepankan sebagai penentu kebijakan posisi menteri. Akhirnya dapat kita lihat dalam perjalanan kabinet kerja Jokowi beberapa kali terjadi pergantian menteri. Kemudian muncul kegaduhan antar menteri yang disebabkan tumpang tindihnya ego personal, tumpang tindih wewenang yang akibatkan saling lempar persoalan.

Janji yang mejadi kebohongan – kebohongan itu di tutupi dengan berbagai skema pencitraan. Mulai dari dari bagi-bagi hadiah buku, sepeda, sertifikat tanah, nonton konser musik Metallica, adu panco dengan putranya, kenakan kaos saat kunjungan kerja negara, latihan tinju, nonton film Dilan dan berbagai hal unik lainnya lengkap dengan selfie foto.

*QUO-VADIS PERSAUDARAAN RAJA NUSANTARA*

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas persaudaraan raja-raja nusantara saya pernah mengusulkan agar *Bakornas Kerajaan Indonesia* untuk ikut mengutuk pihak yang meneror Sultan HB, demi ikut membela Sultan HB. Namun saya terkejut oleh admin group Bakornas Kerajaan Indonesia saya dikesankan provokatif.

Dan dilain pihak salah satu admin di group Bakornas Kerajaan Indonesia mengatakan *”mari kita jaga Indonesia dari Pendekar Berwatak Jahat”* Dan siapa yang dia maksudkan Pendekar yang berwatak jahat itu masih belum dijelaskan, sebab bukankah justru pernyataan ini adalah sebuah pernyataan provokatif ?

Saya bingung bentuk provokasi apa kira-kira yang saya perbuat ?., Bukankah jika kita membela Sultan HB yang diteror oleh orang2 liar itu adalah sebuah perbuatan wajar dan mulia.

Bukankah kehadiran Organisasi Kerajaan Nusantara untuk membangun persaudaraan Raja-raja di Nusantara selain menjaga kelestarian budaya, juga sekaligus mengisi kebudayaan nusantara ini dalam berbagai dinamika pembanguna demokrasi sebagai bagian kekayaan peradaban kita di abad 21.

Bukankah kehadiran Organisasi Kerajaan Nusantara untuk membangun persaudaraan Raja-raja di Nusantara selain menjaga kelestarian budaya, juga sekaligus mengisi kebudayaan nusantara ini dalam berbagai dinamika pembanguna demokrasi sebagai bagian kekayaan peradaban kita di abad 21.

Sudah saatnya pewaris raja-raja Nusantara introspeksi diri apakah eksistensinya masih relevan, dan apa masih memiliki semangat raja-raja Nusantara untuk menjadi garda terdepan menjaga NKRI?.

Jangan biarkan figure raja-raja nusantara terjebak hanya sebagai “manusia Karnaval” yang hadir dan dipamerkan hanya di setiap acara seremonial semata. Dan bangga jika dipertontonkan dengan berbagai keragaman keunikan bentuk pakaian masa lalu, tetapi tidak mampu memainkan peran penting untuk menjaga persaudaraan bangsa ini?.

*JANGAN MENJADI KATAK REBUS & JANGAN TERJANGKITI PENYAKIT STOCKHOLM SYNDROME*

Apa esensi makna Kata Rebus dana pa itu Stockholn syndrome, mari saya jelaskan secara singkat.

*STOCKHOLM SYNDROME*, sebuah anomaly yang pernah terjadi pada kisah perampokan Bank Stockholm, dimana para perampok mampu membujuk para korban sandera untuk ikut melindungi para perampok dari Polisi.

Jika melihat dinamika politik NKRI akhir-akhir ini dan kaitannya dengan kasus Teror Hamengku Buwono ke X, semakin jelas bahewa bangsa ini juga sedang terjangkiti fenomena Stockholm Syndrome. Sehingga banyak yang rela membela dan bahkan pasang badan berhadapan dengan sesama bangsa sendiri, demi membela musuh bangsa ini.

*KATAK REBUS.* sebuah penelitian yang menguji sikap katak menghadapi perubahan lingkungan.

Katak jika dimasukan ke dalam air panas yang mendidih akan ber reaksi melompat karena kepanasan. Akan tetapi jika katak di taru pada air biasa/dingin meskipun ditaruh di atas kompor yang menyala; katak pun tidak keberatan dalam air tersebut, karena air nya belum panas. Bahkan, si katak merasa nyaman dengan kondisi air yang demikian.

Bahkan si katak masih nyaman berendam di dalamnya merasakan kehangatan. Ia tidak sadar bahwa suhu air semakin panas. Hingga air itu mendidih, si katak tetap tidak keluar dari air, karena ia telah mati sebagai “Katak Rebus”. Sekali lagi ia tidak menyadari hal itu.

_*Bisa jadi kita seperti katak rebus, nyaman dengan kondisi yang ada saat ini, dan tidak menyadari perubahan di sekitar.*_

Sementara China Konunis terus melancarkan *Perang Asymetris melalui Devide Et Impera,* atau adu domba, dan bahkan China sudah berhasil menancapkan kukunya, melalui pemimpin Boneka-nya yg didukung para Taipan dan Islam munafiq di negeri ini.

Jika kita menganggap bahwa perubahan lingkungan itu biasa-biasa saja dan kita tidak peka; maka kita akan kalah bahkan mati, seperti Katak yg di rebus

Dan taruhannya NKRI akan hilang dan lenyap ditelan Naga yg sdh berubah menjadi Predator itu.

*HUKUM SIMULACRA*

*Baudrilard*, berpendapat bahwa pada saat ini kita sudah memasuki kehidupan post modern bukan lagi era modernitas yang berdiri. Hal tersebut di tandai dengan adanya kosep mengenai “masyarakat simulasi”. Proses simulasi tersebut mengarah pada simulacra.

Hukum SIMULACRA, yaitu “daur ulang atau reproduksi objek dan peristiwa”. Objek atau peristiwa itu diperagakan seakan sama atau mencerminkan realitas aslinya, tetapi sesungguhnya maya. Sungguh, “sulit memperkirakan hal-hal yang nyata dari hal-hal yang menyimulasikan .

Dalam hal simulasi, manusia mendiami dunia dalam dimensi baru , di mana perbedaan antara yang riil (nyata) dan fantasi, antara asli dan palsu sangatlah tipis. Dunia dunia tersebut dapat diibaratkan seperti Disneyland, universal studio, cina town, las vegas atau beverlly hills. Lewat media media informasi, seperti iklan, telivisi, dan film dunia simulasi tampil sempurna. Dunia simulasi itulah yang kemudian dapat dikatakan tidak lagi peduli dengan realitas atau kategori kategori nyata, semu, benar, salah, referensi, representasi, fakta, citra, produksi atau reproduksi melebur menjadi satu dalam silang sengkarut tanda.

Bahayanya, tidak dapat lagi dikenal mana yang asli dan mana yang palsu. Semua itu pada akhirnya menjadi bagian realitas yang di jalani dan dihidupi oleh masyarakat barat saat ini.

Kesatuan inilah yang kemudian oleh Baudrilard disebut sebagai simulacra, yaitu sebuah dunia yang terbangun dari bercampurnya antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode.

https://www.cakrawala.co/2018/05/06/mengutuk-para-peneror-biadab-terhadap-sultan-hamengkubuwono-x/

🎵maju ayo maju ayo terus maju
singkirkanlah china china china
kikis, habislah mereka
musuh negara🎵