Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai beredarnya rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir soal dugaan 'bagi-bagi jatah' merupakan pelanggaran perintah Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan di awal pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi, mantan wali kota Solo itu telah mengingatkan agar jajaran menterinya tak mencampuradukkan urusan negara dengan keluarga.

"Saya ingat apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika menyiapkan pembentukan menteri. Dia bilang seluruh menteri harus kerja keras mengutamakan kepentingan negara. Sudah seharusnya perintah itu dipatuhi," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Minggu (29/4).

Dalam rekaman percakapan yang bertajuk 'Membuka Topeng Rini Soemarno' tersebut, nama kakak Rini, Ari Soemarno sempat disinggung beberapa kali. Hasto berkukuh bahwa rekaman percakapan itu telah melanggar perintah Jokowi.


"Ketika dalam rekaman disebutkan nama keluarga beliau (Rini) tentu saja bagi kami ini tidak sesuai perintah pak presiden," katanya.

Pihak Kementerian BUMN belakangan telah mengklarifikasi bahwa percakapan itu bukan soal bagi-bagi jatah melainkan diskusi tentang penyediaan energi yang melibatkan Pertamina dan PLN.

Dalam diskusi itu, baik Rini dan Sofyan hanya memastikan investasi tersebut berguna maksimal bagi PLN dan negara, bukan untuk memberatkan PLN. (age)

https://m.cnnindonesia.com/nasional...erintah-jokowi