JPP, SANUR - Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, di Sanur, Sabtu (28/4/2018) malam. Yohana menjelaskan, hal itu karena kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya.

"Tingkat kekerasan terhadap perempuan ataupun anak-anak meningkat. Itu terjadi karena masyarakat semakin hari semakin sadar untuk melapor. Bilamana mereka tidak lapor, tidak akan kelihatan peningkatan angka kekerasan-kekerasan itu," katanya.

Yohana berharap, dengan laporan tersebut kedepannya mampu menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA mengakui, masalah ini adalah fenomena gunung es yang perlu segera dicari upaya penyelesaiannya.

"Jadi ini adalah fenomena gunung es, diluar kelihatannya manis, cantik, tetapi didalam masalah keluarga cukup tinggi, kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga masih ada, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan juga masih ada, dan penelantaran terhadap perempuan termasuk anak-anak cukup tinggi," ujarnya.

"Nah ini adalah masalah pemerintah, masalah masyarakat, dan masalah kita semua termasuk para media, untuk bagaimana kita harus secara masif melaksanakan sosialisasi kemana-mana ke masyarakat, terutama keluarga-keluarga, karena persoalan datangnya, kunci utama adalah keluarga," imbuh Yohana Yembise.

Menteri PPPA menjabarkan secara angka, mencapai 24 juta perempuan menderita bathin yang cukup panjang, dan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2017. Dikatakan, data tersebut terus bertambah setiap harinya melalui pelaporan dari masing-masing unit ditingkat provinsi. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak, Kementerian PPPA disebut tengah melaksanakan survey untuk tahun 2018 ini.

Yohana menolak, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia diakibatkan oleh masalah ekonomi dan latar belakang pendidikan. "Banyak alasan memicu bisa saja alasan ekonomi, namun saya sebagai menteri merasa alasan ekonomi itu tidak masuk diakal, masak burung saja hidup, manusia tidak bisa hidup. Jadi jangan perempuan dan anak dijadikan korban pelampiasan emosi," pungkasnya. (rri)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...uan-jadi-fokus

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Menteri Jonan Resmikan Sumur Bor, 3.936 Warga Kaltim Kini Nikmati Air Bersih

- Wamen Archandra: Skema Gross Split Wujud Pemerintah Peduli Konten Lokal

- Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji