Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencoret sebanyak 14 proyek strategis nasional (PSN) lantaran proyeknya masih belum berjalan dan tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga terkait. Namun, meski mangkrak dua tahun sejak groundbreaking pada 2016, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) masih dipertahankan sebagai PSN. Apa pertimbangan pemerintah?

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wahyu Utomo beralasan karena pemerintah masih mengupayakan proyek ini bisa segera dibangun.

Yang menjadi permasalahan selama ini adalah pembebasan lahan yang tak juga kelar 100%. Masih ada lahan yang dalam proses pembebasan.

"Kita masih upaya terus masalah tanah sama teman-teman BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu beresin tanah," katanya ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Baca juga: Pinjaman Kereta Cepat Tak Kunjung Cair, WIKA: Risikonya Besar



Adapun sampai saat ini masalah tanah belum juga kelar, begitu pula pinjaman dari China Development Bank (CDB) yang belum kunjung cair. Meski demikian, pihaknya masih yakin proyek ini bisa segera dibangun.

"Tapi kalau saya lihat sih kita masih optimis lah, karena ini sudah perintah juga dan menurut saya ini sudah strategis untuk menyiapkan metropolitan Jakarta dan juga Bandung," ujarnya.

Proyek kereta cepat JKT-BDG dianggap perlu dipertahankan sebagai proyek strategis, karena menurutnya penyediaan transportasi massal ini terbilang penting. Dengan berstatus PSN diharapkan proyek ini bisa cepat dikerjakan.

"Di negara-negara lain itu memang sudah saatnya lah menurut saya. Kita harus mempunyai mass transportation yang cepat juga," tambahnya.

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3994460/mangkrak-2-tahun-kok-kereta-cepat-jkt-bdg-masih-jadi-psn

Mangkrak cuy