Presiden Joko Widodo menjelaskan pertemuannya dengan pengurus Persaudaraan Alumni 212 di Masjid Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (22/4) yang dikatannya sebagai salah satu cara untuk menjalin tali persaudaraan.

Selain petinggi PA 212, Jokowi juga menemui pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI).

"Menjalin persaudaraan, ukhuwah kita dalam rangka menjaga persaudaraan, persatuan di antara kita," kata Presiden di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/04/2018).

Foto pertemuan Presiden dengan pengurus Persaudaraan Alumni 212 di Masjid Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, Presiden terlihat berjalan menuju masjid antara lain bersama Sobri Lubis, Slamet Maarif, Al-Khaththath, dan Usamah Hisyam.

Presiden menjelaskan pertemuan dengan pengurus Persaudaraan Alumni 212 itu diawali dengan shalat zuhur berjamaah dan jamuan makan siang.

Presiden mengemukakan bahwa dia hampir setiap pekan berkunjung ke pondok pesantren untuk menemui ulama atau mengundang ulama untuk berdiskusi ke Istana Kepresidenan.

"Sehingga kita harapkan dengan tersambungnya silaturahim, beriringannya ulama dan umara, dapat menyelesaikan banyak masalah atau problem yang ada di masyarakat, di umat, diselesaikan bersama-sama," katanya.

Apresiasi dan kritik
Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi Persaudaraan Alumni 212 tersebut, yang disebutnya sebagai bukti Jokowi seorang presiden yang bersedia mendekati semua lapisan masyarakat.

"Positif dong, seorang presiden untuk mendekati semua lapisan masyarakat, termasuk organisasi resmi atau organisasi yang dianggap tidak resmi," kata Oso di Jakarta.

Oso melihat tindakan Jokowi itu sebagai kewajiban seorang kepala negara untuk mendekati semua unsur bangsa Indonesia.

Dia menilai Jokowi sejak masih menjadi wali kota Surakarta sudah berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga kalau saat ini dilakukan, maka itu tidak aneh.

"Kritik yang sifatnya membangun, saya pikir Jokowi sangat terima. Tapi jangan kritik asal kritik asal mempunyai indikasi untuk menjatuhkan sesuatu yang tidak harus jatuh," kata Oso.

Ketua DPD RI itu mengatakan tidak berani berspekulasi mengenai alasan Jokowi bertemu PA 212. Namun sepengetahuannya, Jokowi adalah seorang presiden yang bermartabat, yang mempunyai kepedulian kepada semua anak bangsa dan daerah.

Sementara itu, lawan politik Jokowi, Fadli Zon menilai pertemuan tersebut adalah upaya mendapatkan dukungan politik. Seharusnya, Presiden Jokowi melakukannya sejak dulu, bukan menjelang Pilpres.

"Itu hal yang bagus, ada pertemuan dan saya mendapatkan informasi dari pertemuan itu PA 212 menanyakan apa yang menjadi janji Jokowi terutama terkait dengan akan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh-tokoh yang terkait aktivis 212 itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut Fadli, dialog yang terjadi dalam pertemuan itu sangat bagus, terutama bisa disampaikan dan dijawab secara langsung.

Namun, dia menilai langkah Presiden itu agak telat karena dilihatnya sebagai usaha mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Jangan baru mau Pemilu kemudian mendekati dan kemudian berusaha meyakinkan. Kenyataannya apa yang sudah terjadi, sudah terjadi begitu," ujarnya.

Dia mengatakan para aktivis 212 mempertanyakan mengapa Presiden dulu berjanji menghentikan kriminalisasi terhadap para aktivis tersebut namun kasus-kasusnya masih berlanjut.

Fadli mencontohkan seperti kasus yang dialami Alfian Tandjung, Jonru, Achmad Dhani, Rachmawati Soekarnoputri, dan Al Khathath.

Dia mengatakan Partai Gerindra selama ini menjalin komunikasi intensif dengan ulama, kiai dan para aktivis 212 sehingga sering mendapatkan masukan serta saran.