Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko geram isu tentang penggunaan tenaga kerja asing digoreng masif untuk kepentingan politik. Padahal, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bukan untuk memobilisasi masuknya pekerja asing ke Tanah Air.


'Kondisi sesungguhnya tidak seperti itu,' tegas Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.


Ia mengakui isu TKA ini memang sangat enak untuk dijadikan alat menyerang pemerintah. Apalagi, kini telah masuk tahun politik. 


Dia menyebut berbagai cara digunakan lawan politik untuk menyerang pemerintah melalui isu ini. Bahkan, lanjut dia, ada yang mengaitkannya dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), dengan menyebut kebijakan ini untuk mengakomodasi masuknya tenaga kerja dari etnis tertentu.


Menurut dia, pemerintah juga telah memperkirakan hal itu sebelum mengeluarkan regulasi tersebut. Ia pun meminta isu ini tak terus digulirkan, apalagi cara itu tidak bijak.


'Jangan menggunakan SARA sebagai instrumen memobilisasi opini, apalagi untuk memobilisasi untuk kepentingan-kepentingan praktis. Karena pada akhirnya ini akan memakan yang bersangkutan,' kata dia.


Baca: SBY Minta Pemerintah Jelaskan Isu Serbuan TKA

 


Ia pun siap pasang badan untuk membela Jokowi dari serangan soal isu TKA ini. Ia berharap publik bisa beri kesempatan kepada Presiden bekerja dengan tenang dan tidak diganggu dengan hal-hal yang tidak substantif seperti itu. 


'Saya berdiri paling depan untuk berbicara, membela. Karena saya tidak ingin sedikit-sedikit lari ke Pak Presiden. Pak Presiden nanti tidak sempat memikirkan hal-hal besar,' tegas dia.


Isu yang dinilai tak subtantif tersebut yakni Perpres Penggunaan TKA. Ia pun meminta penggulirkan isu itu segera dihentikan.


'Ya seperti ini berbicara tentang TKA, Perpres Nomor 20. Itu sebuah hal yang menurut saya selalu dimobilisasi. Hentikan lah hal-hal seperti ini. Walaupun saya tahu bahwa ini isu yang sangat sedap untuk digerakkan,' kata dia.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...an-buat-jokowi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Sidarto Danusubroto: Perpres TKA Jangan Dipelintir

- Menaker Sebut Perpres TKA Membuka Lapangan Kerja

- Istana Nilai Pembentukan Pansus TKA Tidak Perlu