TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia bertatap muka dengan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang, membahas persoalan kebangsaan.

Oesman Sapta menyebut pemuda sebagai tulang punggung bangsa harus menjadi pengawal NKRI.

"Dulu pemuda berjuang untuk kemerdekaan tanpa isu SARA, harus kini hal yang sama digunakan untuk menjaga NKRI dari ancaman yang merusak persatuan", terang pria yang akrab disapa OSO di ruang kerjanya, Selasa (24/4/2018).

Ia menghimbau kepada agar PMKRI dan para pemuda belajar dari teladan kepemimpinan presiden Joko Widodo yang bekerja keras membangun bangsa dan tanah air.

"Tak ada presiden seperti Jokowi yang bekerja keras hingga ke pelosok. Kita belajar dari beliau untuk membangun dari daerah", tandasnya.

OSO juga mengharapkan kader-kader PMKRI sebagai intelektual-intelektual muda Katolik harus mampu memberi warna di dalam kehidupan demokratis yang majemuk di Indonesia.

"Katolik itu terkenal sebagai intelektual karena itu harus menjadi pembeda dalam mewarnai Keindonesiaan kita", ungkapnya.

Senada dengan OSO, Ketua Presidium PP PMKRI 2018-2020, Juventus Prima Yoris Kago, menegaskan sikap PMKRI selama 2 tahun ke depan adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam tahun politik ini.

"Sikap PMKRI ke depan adalah membumikan Pancasila dan menegaskan Keindonesiaan kita dalam bingkai persatuan di tahun kontestasi kepemimpinan ini", ungkap Juventus.

Komitmen PMKRI untuk menjaga persatuan Indonesia dalam bingkai kemajemukan dinyatakan dengan tegas oleh Juventus melalui tagline politik kebijakan PMKRI selama 2 tahun ke depan yakin Kita Indonesia.

"Komitmen kami menjaga Keindonesiaan kami rumuskan dalam tagline Kita Indonesia yang menjadi nafas kebijakan kami selama dua tahun ke depan ini," terang Juventus.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...rsoalan-bangsa

---

Baca Juga :

- OSO: Kalau SBY Ketemu Mega Itu Luar Biasa

- DPR Sahkan Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen

- Syarat Dukungan Pencalonan Anggota DPD Kaltara, KPU Hanya Akui e-KTP dan Suket Perorangan