Selasa, 24 April 2018 13:51 WIB

    


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 setelah pensiun dari dinas kemiliteran.

Meski demikian, ia mengaku hingga saat ini belum ada partai politik yang menyatakan akan mendukung atau mengusung.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan langsung menerima atau menyepakati seandainya ada sebuah partai yang menyatakan akan mendukung pada Pilpres 2019.

Baca: Di Bondowoso, Spanduk Jokowi-Gatot Nurmantyo Mulai Bertebaran

Gatot memilih bernegosiasi lebih dulu terkait pembentukan kabinet bersama partai-partai koalisi pendukung.

"Saya belum punya partai pengusung, apabila ada partai yang mau mengusung saya tidak langsung mau. Kita negosiasi," ujar Gatot saat menjadi narasumber acara Satu Meja Kompas TV bertajuk 'Jalan Politik Sang Jenderal', Senin (23/4/2018) malam.

"Negosiasi bahwa penentuan kabinet dilakukan sejak sekarang dengan partai koalisi. Dengan perjanjian ada kabinet-kabinet cadangan, kabinet 1, 2, 3 dari partai masing-masing," ucapnya.

Menurut Gatot, negosiasi tersebut harus dilakukan agar pemerintahan bisa berjalan secara efektif dan efisien jika dirinya terpilih sebagai presiden.

Ia mencontohkan perbedaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gatot menilai saat ini terlalu banyak campur tangan partai politik sehingga berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi roda penerintahan.

Hal berbeda terjadi saat pemerintahan dipegang oleh Presiden SBY. Gatot mengatakan, sebagai pimpinan tertinggi partai pemenang membuat SBY mampu menerapkan secara benar sistem kabinet presidensiil.

"Sekarang ini saya melihat bahwa terlalu banyak campur tangan partai sehingga garis komando ini kadang-kadang tidak efisien," kata Gatot.

Penulis: Kristian Erdianto
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gatot Nurmantyo: Saat Ini Saya Melihat Terlalu Banyak Campur Tangan Partai"
https://www.google.co.id/amp/m.tribu...negosiasi-dulu
========
sepakat..banyak campur tangan presiden tersandera