Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merombak Direksi Perum Bulog, kembali memunculkan wacana soal peran BUMN pangan itu. Mengacu pada sejarahnya, Bulog dibentuk untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.

Namun sejak 1998 ketika pemerintah mengadopsi liberalisasi pangan, sesuai dengan tuntutan Letter of Intent Dana Moneter Internasional (International Menotary Fund/IMF), peran Bulog mulai bergeser. Sebagai BUMN yang sejak 2003 berstatus Perum, Bulog juga berkewajiban meraih laba dari usahanya.

Direktur Utama Perum Bulog periode 2009-2013, Sutarto Alimoeso, meminta pemerintah menegaskan posisi serta tugas pokok Bulog. “Sekarang pemerintah itu ingin menempatkan Bulog pada posisi mana? Jadi apakah dia memang ditempatkan sebagai perusahaan umum murni (meraih laba) atau lebih berat kepada tugas dan fungsi Bulog sebagai stabilisator,” katanya saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Selasa (24/4).

Menurut Sutarto, jika Bulog menjadi Perum murni, perusahan bisa melakukan praktik-praktik usaha dengan pertimbangan bisnis semata. Tapi jika sebagai stabilisator, maka tugas itu harus dijalankan meskipun secara usaha ada risiko kerugian. “Artinya dia harus menyesuaikan harga yang ada di lapangan.”

Dia menambahkan, kalau Bulog ditempatkan sebagai stabilisator, seharusnya dilengkapi dengan peraturan perundangan khusus. Juga dilengkapi anggaran bila mana diperlukan. Dengan begitu, kata Sutarto, tidak ada perhitungan untung rugi.

“Jadi jangan dibebankan untung dan ruginya ke Bulog. Itu harusnya ada di pemerintahnya,” ujarnya.

Dia berharap, siapa pun yang memimpin Bulog ke depan, Bulog harus jadi stabilisator bahan pangan yang kuat. Dengan begitu, pasar produk pangan tidak dikuasai secara oligopoli, oleh beberapa pihak saja.



Sumber : https://kumparan.com/@kumparanbisnis...aba-dari-bulog

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Eks Dirut: Kalau Beras Mau Stabil Jangan Tuntut Laba dari Bulog

- Bulog di Era Djarot Kusumayakti: Impor Beras Hingga Daging Kerbau

- 2 Hari Lagi, Direksi Perum Bulog Kembali Dipanggil Kementerian BUMN