JPP, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng lima perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mendukung pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government.

Adapun kelima perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dengan pimpinan kelima perguruan tinggi tersebut, disaksikan langsung oleh Menteri PANRB Asman Abnur di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Asman mengatakan bahwa untuk memastikan penyelenggaraan SPBE agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kematangan dari penyelenggaraan SPBE di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan evaluasi SPBE sebagai wujud pelaksanaan transformasi digital pemerintah dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Untuk menjamin obyektivitas evaluasi, Kementerian PANRB telah menyusun pedoman evaluasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi penyelenggaraan SPBE.

“Dengan pedoman itu, diharapkan penilaian dilaksanakan secara efektif dan obyektif,” tutur Menteri Asman.

Dijelaskannya, pengembangan SPBE kini menjadi program prioritas pemerintah. Menurut Menteri Asman, langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga untuk mengakselerasi cara kerja pemerintah.  

Hal itu, kata dia, tidak lepas dari kenyataan bahwa masyarakat masa kini telah mengalami banyak perubahan dan memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga akan sulit mengurus segala bentuk perizinan dengan birokrasi yang berbelit.

Dengan penerapan SPBE, kecepatan pelayanan pemerintah diharapkan mampu mengimbangi mobilitas warga yang tinggi. “Di samping itu, e-Government juga mampu membentuk pemerintahan yang lebih bersih, yang kita inginkan selama ini,” imbuh Menteri Asman. (prb)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...rguruan-tinggi

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Inilah Road Map 20 Juta Hektar Pertanian Lahan Kering dan Rawa

- Menteri Asman: Cara Kerja Pegawai Korporasi Patut Dicontoh ASN

- PANRB Apresiasi Pencanangan Zona Integritas Kemenkumham