Jakarta, CNN Indonesia -- Teka-teki pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2019terjawab sudah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, pekan lalu.

Bertempat di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, yang berada puluhan kilometer dari Jakarta itu, purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut secara tegas menyatakan siap menerima mandat yang diberikan Partai Gerindra sebagai capres di 2019.

"Baru saja saya menerima keputusan saudara-saudara sekalian dan sebagai mandataris partai, pemegang mandat saudara sekalian, sekaligus ketua umum. Saya menyatakan diri tunduk dan patuh," kata Prabowo di atas podium berlatar belakang api unggun yang menyala.

"Saya menerima keputusan ini sebagai suatu penugasan, suatu amanat, suatu perintah, dan saya menyatakan siap melaksanakannya," lanjutnya yang diiringi luapan kegembiraan seluruh kader Gerindra yang hadir di sana.

Pernyataan tegas Prabowo itu boleh jadi mencerminkan latar belakangnya sebagai prajurit yang siap menerima perintah yang diberikan kepadanya.

Atau, Prabowo yang tahun ini menginjak usia 67 tahun, boleh jadi juga sangat sadar bahwa gelaran pilpres 2019 merupakan arena pertarungan terakhir sebelum pensiun di dunia politik tanah air.

Lihat juga:

PKS, Simalakama Buat Prabowo

Apapun itu, Prabowo yang memiliki rata-rata elektabilitas sebesar 20 persen dari berbagai lembaga survei nasional telah menjawab seluruh keraguan yang ditujukan padanya.

Berbagai faktor kesehatan, usia, keluarga, hingga 'logistik' atau dana untuk mengarungi kontestasi pilpres, yang sempat didesas-desuskan jadi halangan pencalonannya, sejauh ini tidak terbukti.

Untuk urusan logistik misalnya, isu angka Rp5-6 triliun yang disebut harus disediakan apabila ingin mencalonkan diri, sepertinya telah diselesaikan.

Toh, ketika sudah mendeklarasikan diri, justru dukungan dari berbagai pihak akan datang, tentu termasuk bantuan untuk urusan logistik.

Tapi, terlepas dari faktor-faktor yang sebenarnya krusial tersebut, pertanyaan selanjutnya kepada Prabowo adalah 'apa selanjutnya'?
Koalisi

Sebagai pemilik 73 kursi parlemen, Gerindra tentu belum cukup seorang diri untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Dibutuhkan 39 kursi tambahan untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen atau setara 112 kursi.

Persyaratan itu telah mencukupi dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 40 kursi, sebagai sekutu utama Gerindra. 

Namun mengarungi kontestasi sekelas Pilpres dengan kapal kecil tentu memiliki risiko tersendiri. 

Opsi terakhir Gerindra adalah dengan mengharapkan PAN ikut bergabung mengusung Prabowo. 

Secara matematis, jika PAN yang memiliki 49 kursi ikut bergabung maka jumlah dukungan yang dikantongi Prabowo akan mencapai 162 kursi.

Jumlah itu memang mencukupi untuk persyaratan pencalonan, tapi lagi-lagi masih menjadi tanda tanya besar untuk konsolidasi pemenangan.

Lihat juga:

PA 212 Sowan ke Rizieq Shihab Bahas Capres 2019


Cawapres

Jika sudah selesai dengan urusan persyaratan, tentu perhitungan berikutnya adalah soal sosok yang akan mendampingi Prabowo. Di sini, PKS pun telah menyiapkan sembilan nama yang akan disandingkan dengan Prabowo.

Kesembilan nama itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid; Fungsionaris PKS M. Anis Matta; Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno; Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri; Anggota DPR Tifatul Sembiring; Anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS dan Anggota DPR Mardani Ali Sera.

Dari sembilan nama itu, sosok Ahmad Heryawan alias Aher dan Anis Matta disebut-sebut menjadi kandidat kuat, meski hingga saat ini PKS belum menyimpulkan satu nama.

Siapapun yang dipilih untuk mendampingi tentu diharuskan bisa menaikkan elektabilitas Prabowo.

Atau jika PAN nanti resmi bergabung, masih ada sosok Zulkifli Hasan yang telah jauh-jauh hari bersafari keliling Indonesia. Dengan status sebagai Ketua MPR, Zulkifli juga telah diamanatkan dalam internal PAN sebagai capres atau cawapres.

Atau, bisa saja, sosok pendamping Prabowo bukan dari PKS maupun PAN. Bahkan bukan tak mungkin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan didapuk menjadi calon RI 2.

Peluang itu terbuka mengingat Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 diusung Gerindra, PKS dan PAN. Sosok Anies juga dekat dan relatif lebih diterima di kalangan PKS.

Satu hal yang pasti, perhitungan Prabowo maupun Gerindra memilih wakil ini harus betul-betul cermat agar dapat mengalahkan Presiden Joko Widodo di kesempatan kedua dan terakhir ini.
Menit-menit Terakhir

Prabowo maupun Gerindra masih memiliki waktu sekira empat bulan sampai Agustus untuk mempersiapkan semua hal, baik koalisi hingga bakal cawapres.

Hingga saat ini, pertarungan di pilpres 2019 pun baru memperlihatkan pertandingan ulang antara Jokowi dengan Prabowo. Opsi poros ketiga yang didengungkan Demokrat belum ada kejelasan sama sekali.

Akan tetapi, perlu diingat masih ada sosok mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai calon alternatif yang bisa saja menjadi kuda hitam.

Memang secara matematis peluang Gatot tertutup setelah Prabowo resmi diusung Gerindra. Namun, di ranah politik semua hal bisa terjadi sampai menit-menit akhir pendaftaran.

Contoh paling dekat peralihan dukungan di injury time terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Walaupun beda ranah dan konteks, tapi setidaknya pilkada tahun lalu itu telah mencerminkan bahwa semua bisa terjadi dalam dunia politik.

Bulan Juli 2017, Rakornas Gerindra mendapuk Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Prabowo yang menunjuk langsung Sandiaga dan kemudian menjadi keputusan akhir partai.

Faktanya, dua bulan kemudian atau di bulan September fase-fase terakhir pendaftaran, justru Gerindra dan PKS mengusung Anies-Sandi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Padahal, sebelumnya Sandiaga sempat diduetkan dengan politikus PKS Mardani Ali Sera.

Memang perhitungan di Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan pilpres yang lingkupnya nasional dan jauh lebih rumit dalam berbagai aspek.

Misalnya saja, sebelum pendaftaran bakal capres dan cawapres, masih ada pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang berlangsung bulan Juni selepas libur Lebaran.

Lihat juga:

Survei Kedai KOPI: Gatot Nurmantyo Cawapres Paling Favorit

Gerindra, melalui Hashim Djojohadikusumo dam Aryo Djojohadikusumo juga telah mengakui bahwa delapan provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Bali menjadi kunci pencalonan Prabowo.

Jika semua pasangan yang dicalonkan Gerindra di delapan provinsi itu bisa memenangkan pertarungan, bukan tidak mungkin Prabowo dapat mengalahkan Jokowi.

Tetapi kekalahan di sebagian daerah, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara, akan memaksa Prabowo bekerja keras dua kali lipat sembari berhitung dengan cermat pada kontestasi nanti.

Lantas apakah kemudian dengan kondisi itu Prabowo akan berpikir ulang dan legawa menyerahkan mandatnya kepada calon lain, misalnya Gatot? Siapapun tidak ada yang bisa menjawabnya saat ini.

Andai kondisi itu terjadi, persoalan cottail effect dan elektabilitas Gerindra perlu mendapat perhatian serius agar tidak jeblok saat pemilu legislatif.

Yang pasti, hari-hari ke depan sampai nanti waktu pendaftaran yang resmi dibuka pada 4 Agustus mendatang, jalan terjal akan dihadapi Gerindra maupun Prabowo.

Jadi, apa langkah selanjutnya, Jenderal?

Sumber : https://m.cnnindonesia.com/nasional/...jutnya-prabowo