Liputan6.com, Jakarta - Program OK Otrip Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum berjalan optimal. Dari 2.000 angkutan yang menjadi target, baru puluhan yang resmi terdaftar dalam Ok Otrip.

Seperti ditayangkan Liputan6 Siang SCTV, Rabu (11/4/2018), baru ada 15 angkutan yang resmi terdaftar dalam program OK Otrip di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Salah satu yang memberatkan mereka adalah harus mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa bergabung dalam OK Otrip besutan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno ini.

"Sekarang menyetor sehari Rp 100 ribu saja susah. Jika bos harus mengeluarkan Rp 15 juta kan enggak mungkin. Itu aja permasalahannya,” kata Andri, salah satu sopir angkutan non OK Otrip.

Melihat hal itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Uni­versitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah mengatakan, program tersebut kurang menda­patkan respons dari warga Jakar­ta. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan matang, terlebih lagi belum mempunyai payung hukum yang jelas.

"Masyarakat kurang peduli dengan program OK OTrip karena dari aspek substansi. Kebijakan OK OTrip tidak direncanakan dengan matang. Tidak ada payung hukum yang jelas, mekanisme dan prosedur juga belum jelas, kartu OK OTrip sendiri juga tidak jelas, tempat pembelian kartu juga gak jelas," kata Trubus saat dihubungi, kemarin.

Dosen Universitas Trisakti ini menerangkan, perencanaan yang tidak matang dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi pemerin­tah provinsi DKI kepada warga. Sebab, masih banyak warga pengguna angkutan umum yang belum mengetahui OK OTrip.

"Sopir angkot (termasuk metro­mini, kopaja, bus umum) sebagian besar juga tidak mengerti adanya program OK OTrip. Hal ini kar­ena program OK Otrip terkesan dipaksakan, sehingga masyarakat merasa tidak ada keuntungann yang diperoleh dengan program itu," ungkapnya.

Trubus menyoroti program baru Pemprov DKI ini dari berbagai aspek. Misalnya, as­pek struktur program tersebut perangkat pelaksanaannya di­lakukan oleh Dinas Perhubun­gan DKI, yang mana Dishub DKI juga belum memahami program OK OTrip.

"Dishub juga kurang me­madai pemahaman program OK OTrip. Selain itu pemilik angkot atau stakeholder juga kurang memahami mekanisme pemba­yarannya, termasuk gaji sopir, kesejahteraan keluarga sopir, petugas timer," terangnya.

Sementara dari aspek bu­daya, kata dia, pengguna angkot itu kebanyakan berasal dari masyarakat berpenghasilan ren­dah (MBR) yang tidak paham mengenai pembayaran bersistem non tunai (Cashless). Lantaran, selama ini mereka terbiasa den­gan pembayatan tunai (Cash).

"MBR tidak paham sistem pembayaran non tunai. Pengguna angkutan dan sopir biasanya mem­bayar sistem tunai," ucap Trubus.

Menanggapi hal itu, Wakil Gu­bernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Dishub bertindak 'out of the box' dan membuat terobosan untuk mencapai target.

"Saya sudah sampaikan pada Dishub, Transjakarta dan tim ke­cil untuk 'think out of the box'. Karena kalau misal kita bentur­kan dengan birokrasi peraturan-peraturan kita akan sangat sulit mencapai target 2.000," kata Sandi di Jakarta, kemarin.

Sandiaga tidak membenarkan adanya biaya awal puluhan juta bagi calon peserta OK Otrip. Namun, dia mengakui ada investasi awal agar dapat bergabung program itu.

"Memang ada investasi awal yang harus dilakukan tapi ini sebetulnya merupakan bagian dari pengintegrasian antar moda dan dengan ada pengintegrasian mudah-mudahan biaya awal bisa tercover," ujarnya.

https://www.liputan6.com/news/read/3...ip-pemprov-dki

Program Retarded alias Dungu