TEMPO.CO, Jakarta --Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui adanya kisruh sewa-menyewa tenda pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Kendati begitu, Sandiaga pun mengakui pemerintah DKI sulit membuktikan hal tersebut.

"Kenyataan di lapangan ada beberapa sinyalemen bahwa tenda-tenda itu disewakan," kata Sandiaga Uno di Pondok Kelapa Town Square, Jakarta Timur, Jumat, 13 April 2018 tentang jual beli sewa tenda Jalan Jaibaru Raya itu.

Sandiaga Uno menerima laporan ihwal tenda dan lapak pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang yang disewakan. Sandiaga Uno menerima laporan ini saat meninjau pasar unit kegiatan menengah (UKM) binaan Syarikat Islam di Pondok Kelapa Town Square, Jakarta Timur.

Seorang pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Mona Panggabean, mengadu kepada Sandiaga perihal penyewaan tenda ini. Mona mengatakan banyak PKL tak mendapatkan tenda karena permasalahan pendataan. Kata dia, kebanyakan yang mendapat fasilitas tenda justru warga setempat yang kemudian menyewakan tenda tersebut kepada PKL.

"Antara Rp 3-5 juta per bulan. Mendekati lebaran ini bisa sampai Rp 20-25 juta per bulan," kata Mona.

Mona mengatakan ada 92 PKL Jatibaru Raya yang berpindah ke Pondok Kelapa Town Square. Di lokasi baru itu, para PKL mendapat tempat berdagang. Mereka tak perlu membayar sewa tempat.

Sebagai gantinya, kata Mona, pedagang hanya perlu membayar biaya pemeliharaan dan kebersihan sebesar Rp 60 ribu per bulan. Adapun pindahnya pedagang ke Pondok Kelapa Town Square ini merupakan hasil kerja sama antara Koperasi Perdagangan Syarikat Islam pimpinan eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, dengan PD Sarana Jaya.

Sandiaga Uno mengatakan permasalahan penyewaan lapak Jalan Jatibaru Raya ini akan menjadi perhatian pemerintah DKI dalam penataan kawasan Tanah Abang tahap kedua. Dia merencanakan untuk mengatur pengelolaan lapak di Tanah Abang. "Nanti tahap kedua, udah daripada didagangin seperti itu, kami aja yang mengelola," kata Sandiaga.