JPP JAKARTA - Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk mempromosikan penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan melibatkan publik melalui edukasi pemilahan dan penerapan 3R dan mekanisme Bank Sampah.

Saat ini sudah ada 5.244 Bank Sampah tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota di Indonesia. Bank sampah tersebut memberikan kontribusi pengurangan sampah nasional sebesar 1,7% dari timbulan sampah nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, saat mengikuti rangkaian kegiatan The 8th Regional Forum in Asia and the Pacific yang dilaksanakan di Indore, Madhya Pradesh, India, yang berlangsung dari tanggal 9-12 April 2018.

Seperti dilansir dari laman KLHK, Jumat (13/04/2018), tujuan dari 3R forum di Asia Pacific ini adalah untuk menggalang aksi bersama negara-negara di Regional Asia Pacific dalam pengelolaan sampah dan limbahnya dengan menerapkan prinsip 3R.

Forum ini menekankan bahwa sampah dan limbah merupakan sesuatu yang berharga untuk menumbuhkan circular economy melalui resource efficiency pengelolaan sampahnya. Lebih jauh penerapan prinsip 3R ini dalam pengelolaan sampah dan limbah dapat menjaga keberlanjutan masa depan lingkungan; clean land, clean water dan clean air serta mendukung capai pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negara-negara Regional Asia Pasifik.

Forum multilateral ini dihadiri oleh hampir 300 peserta yang berasal dari 40 negara-negara di Regional Asia-Pacific yang merupakan perwakilan dari pemerintah, walikota, pakar internasional, institusi riset, peneliti dan instansi yang ada di bawah PBB (United Nations/UN).

Indonesia berperan aktif dalam 3R forum tersebut sejak awal pertemuan ini dibentuk dengan melakukan penerapan prinsip 3R Progress dan capaian pelaksanaan Hanoi 3R Declaration-Sustainable 3R Goals for Asia and the Pacific (2013-2023).

Saat ini Indonesia juga sudah memiliki peraturan terkait 3R yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah yang menjadi dasar pelaksanaan Bank Sampah di Indonesia. "Jadi Bank Sampah ini merupakan salah satu penerapan resource efficiency dan circular economy di Indonesia," ujar Rosa Vivien.

Selain itu untuk mencegah adanya pencemaran tanah, sungai dan udara dari pengelolaan sampah, Kementerian LHK memiliki program fasilitasi pembangunan pusat daur ulang (PDU) untuk mengelola sampah organik menjadi kompos dan mempromosikan pemanfaatan gas metan dari TPA untuk dimanfaatkan sebagai gas alternatif atau konversi ke listrik.

Rosa Vivien mengungkapkan bahwa beberapa kota sudah menerapkan hal ini seperti Surabaya, Balikpapan, Kendari dan beberapa kota lainnya. "Saat ini 45% status TPA di kota-kota di Indonesia sudah menggunakan teknologi control landfill dan sanitary landfill," tambahnya.

Partisipasi publik diperlukan untuk membuat pengelolaan sampah menjadi masif dan efektif melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab mengelola sampahnya. Disamping itu, kelengkapan regulasi dan turunannya, infrastruktur, pemantauan dan evaluasi, serta enforcement juga tidak kalah penting.

Pedoman Tata Kelola Sampah

Kementerian LHK sudah menyusun empat pedoman pengelolaan sampah di sumbernya untuk mendukung penerapan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah yang menetapkan 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2025. Hal ini akan terwujud melalui kolaborasi seluruh kota-kota di Indonesia melalui penyusunan Jakstrada provinsi dan kabupaten/kota.

Pada pertemuan 3R forum di Indore, Madyha Pradesh ini juga dilakukan Forum Walikota se-Asia Pasific Region untuk menyampaikan progres kota-kota di Asia Pasifik dalam penerapan 3R. Pemerintah Indonesia diwakili oleh kota Balikpapan dan kota Bandung.

Forum ini juga menjadi kesempatan Dirjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati mewakili Kementerian LHK untuk melakukan pertemuan dengan Vice Minister for Global Environment, Kementerian Lingkungan Jepang (MOEJ). Pertemuan tersebut menghasilkan item-item kerja sama di antaranya penyusunan pedoman pengelolaan residu dari proses termal pengelolaan sampah, dukungan pengelolaan sampah untuk DAS Citarum, pengelolaan limbah medis, serta pengelolaan sampah plastik di laut.

Selain itu, Rosa Vivien juga bertemu dengan Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Mr Kazunobu Onogawa untuk membahas kerjasama pelaksanaan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 untuk mendorong terlaksananya perpres tersebut di seluruh kota-kota di Indonesia.(lhk)

 


Sumber : https://jpp.go.id/teknologi/lingkung...m-asia-pasifik

---

Kumpulan Berita Terkait TEKNOLOGI :

- Mengawal TORA dan Perhutanan Sosial, KLHK dan PBNU Bersinergi

- 20 Maestro Budaya Kembali Mengajar di Sekolah-Sekolah

- Kemenag Urun Rembuk Materi Soal Seleksi Peserta PBSB