Pengakuan Romahurmuziy Soal Dalang Pembuatan "Obor Rakyat" untuk Serang Jokowi
Sabtu, 14 April 2018 07:55

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Romahurmuziy mengungkapkan asal muasal label komunis dan anti-Islam yang saat ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo oleh lawan politiknya.

Romi, sapaannya, mengungkapkan dua label tersebut bermula sejak masa kampanye Pilpres 2014.

Saat itu, Romi yang masih menjadi Sekjen PPP menjabat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Saat itu, PPP masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.

"Saya katakan dan saya tegaskan bahwa urusan prokomunis itu adalah betul-betul sebuah fitnah dan hoaks. Mengapa? Karena ketika Pak Jokowi diusung jadi Wali Kota Solo dua periode, tidak pernah ada isu demikian," kata Romi dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Bahkan partai yang sama juga mengusung Pak Jokowi pada Pilgub 2012, tidak muncul isu demikian. Mengapa demikian pada tahun 2014 posisinya berhadapan tiba-tiba muncul isu komunis. Itu artinya ini adalah rekayasa," kata Romi lagi.

Romi melanjutkan, saat berkunjung ke Palu, dia ditanyai oleh salah seorang ulama di sana ihwal kemunculan label komunis dan anti-islam kepada Jokowi.

"Termasuk dua hari yang lalu kami bertemu dengan Habib Saggaf, Ketua Ulama Ormas Al Khairat, berpusat di Indonesia Timur. (Habib Saggaf tanya) 'Dek ngana (kamu) adalah orang yang berada di jantung pemenangan waktu itu," ujar Romi menirukan ucapan Habib Saggaf Ia pun mengungkapkan saat itu di tim pemenangan Prabowo-Hatta terdapat banyak faksi, mulai dari yang resmi maupun tidak.

Kala itu, lanjut Romi, ada yang menyampaikan pikiran-pikiran produktif dan ada pula yang menyampaikan pikiran-pikiran provokatif untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

"Di antara pemikiran provokatif yang muncul pada saat itu adalah bahwa Pak Jokowi adalah anak seorang Tionghoa yang bernama Oey Hong Liong, dan dia adalah aktivis PKI. Itu dibuat, dibukukan, dibakukan ke dalam satu tabloid yang bernama Obor Rakyat," ungkap Romi.

Namun, Romi menyatakan mereka yang membuat Obor Rakyat bukan bagian dari tim pemenangan dan relawan resmi.

Romi menyebut mereka sekadar pendukung Prabowo-Hatta. Romi juga mengaku diminta untuk mengedit Tabloid Obor Rakyat edisi pertama.

Saat membaca kontennya, Romi mengaku langsung menolak sebab berisikan fitnah.

"Saya mengatakan ini fitnah. Kalau nanti Prabowo enggak menang kita bakal dapat masalah. Kalau menang bisa jadi dengan kekuasaan bisa ditutup hukumnya. Tetapi kalau kalah bisa cilaka kita. Maka saya enggak mau melakukan koreksi," ujar Romi.

Ia melanjutkan saat itu tabloid tersebut diproduksi sebanyak 1 juta eksemplar dan disebarkan ke 28.000 pondok pesantren serta 724.000 masjid di Pulau Jawa.

Romi bahkan mengetahui lokasi pencetakan tabloid tersebut namun enggan mengungkapkannya. Ia pun kembali menegaskan isi tabloid tersebut merupakan fitnah dan propaganda untuk menyerang Jokowi.

"Saya berada di jantung pertarungan itu dan saya baru kali ini cerita. Kenapa? Karena hari ini pertarungan politik sangat tidak sehat. Dan sudah sangat mengganggu keutuhan kita sebagai bangsa. Karena yang seperti ini harus kita luruskan," papar Romi.

"Masyarakat kita di bawah tidak tahu bahwa itu semua palsu karena melihat itu dibungkus melalui tabloid yang sangat rapi. Cetakannya bagus. Saya pun tahu dimana tabloid itu dicetak. Dimana dikirimkannya. Tetapi itulah yang terjadi pada pemilu 2014 yang lalu," lanjut dia.

Dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, akhirnya divonis 8 bulan penjara.

Setiyardi merupakan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, sedangkan Darmawan adalah redaktur tabloid tersebut.

Mereka dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat.

Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada Pemilu 2014 lalu. Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa. (*)