alexa-tracking

Edukasi Hukum Gratis

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acd7123dac13e9a458b4567/edukasi-hukum-gratis
Edukasi Hukum Gratis
Halo agan/ aganwati semua, perkenalkan kami Hukumnya.com, merupakan perusahaan startup media hukum dibawah CV Widyachandra. Saat ini lokasi kami di Semarang, Jawa Tengah. Berdiri pada Desember 2016, kami terus memperbarui dan menyempurnakan diri agar memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Tujuan kami adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan mengurangi buta hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan- permasalahan di lapangan.

Layanan utama kami memberikan edukasi hukum dalam vitur konsultasi GRATIS! Untuk itu, bagi agan/ aganwati sekalian, apabila ada yang ingin dikonsultasikan seputar hukum (baik pidana, perdata, bisnis, kesehatan, ketenagakerjaan, atau lainnya)/ sekedar pertanyaan. Langsung aja komentar dibawah ini.

Pertanyaan akan dijawab oleh tim kami yang terdiri dari  praktisi dan akademisi yang berkompeten dibidangnya.
Namun apabila pertanyaan agan/aganwati dirasa rahasia/ menyangkut privasi, agan/aganwati DM kami atau menggunakan vitur Kaskus Chat! Kami menghormati dan melindungi privasi agan/aganwati

Ingat gan! "Semua ada hukumnya"

Jadi jangan ragu, yuk segera tanya konsultasi, Gratis loh!

Temukan juga kami di twitter (@hukumnya) dan Instagram (@hukum.nya)



PERHATIAN!

#1. Kami BUKAN Firma Hukum/Kantor Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

#2. Sementara website www.hukumnya.com belum bisa diakses karena masih dalam perbaikan,
       untuk itu agan/aganwati dapat menghubungi kami melalui Kaskus.


Edukasi Hukum Gratis






ok, ane pasien pertama.

Bagaimana mekanisme dan batasan2 sistem komisi penjualan di mata hukum?
Terimakasih buat Agan mainsilat atas pengajuan pertanyaannya.

Tidak ada ketentuan baku yang mengatur mekanisme dan batasan- batasan pada komisi penjualan barang. Selama kedua belah pihak sepakat/ setuju dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian komisi, maka perjanjian tersebut sah.

Berikut penjelasannya:

Awal terbentuknya sistem komisi diawali dengan sebuah perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat- syarat berikut ( 1320 – 1337 KUHPerdata) :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kedua belah pihak ( pembuat perjanjian) sepakat dengan apa yang diperjanjikan, tidak mengandung : paksaan, kekhilafan, dan penipuan ( 1321 KUHPerdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Yang termasuk tidak cakap dalam membuat perikatan adalah (Pasal 1330 KUHPerdata):
a. Orang yang belum dewasa , dibawah 21 tahun. Dalam KUHPerdata orang dewasa berusia 21 tahun, atau dibawah 21 tahun tapi sudah menikah.
b. Orang yang dibawah pengampunan, contohnya orang gila , pemboros, hilang ingatan.
c. Orang yang oleh undang- undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu.
Adanya hal yang diperjanjikan, misalnya pemberian komisi sekian % apabila berhasil menjual sebuah barang.

4. Suatu sebab yang halal.
Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum)
Sedangkan untuk pembagian komisi penjualan properti diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Propert (Permendag No 33/ 2008) sebagai berikut:

a. Apabila broker (makelar) bekerja sendiri dan orang yang tidak memiliki sertifikat keahlian tentang properti oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi, maka jumlah pemberian komisinya tergantung kesepakatan pada perjanjian diawal.

b. Bila broker merupakan adalah perusahaan perantara perdagangan properti , maka nilai komisinya minimal 2% dari nilai transaksi properti. (Pasal 10 Permendag No 33/2008)

Dasar Hukum:

- KUH Perdata ( Pasal 1320 – 1327, 1330 )
- Permendag No 33/2008 ( Pasal 10 )
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk agan. Terimakasih.
Quote:


Terimakasih buat Agan mainsilat atas pengajuan pertanyaannya.

Tidak ada ketentuan baku yang mengatur mekanisme dan batasan- batasan pada komisi penjualan barang. Selama kedua belah pihak sepakat/ setuju dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian komisi, maka perjanjian tersebut sah.

Berikut penjelasannya:

Awal terbentuknya sistem komisi diawali dengan sebuah perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat- syarat berikut ( 1320 – 1337 KUHPerdata) :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kedua belah pihak ( pembuat perjanjian) sepakat dengan apa yang diperjanjikan, tidak mengandung : paksaan, kekhilafan, dan penipuan ( 1321 KUHPerdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Yang termasuk tidak cakap dalam membuat perikatan adalah (Pasal 1330 KUHPerdata):
a. Orang yang belum dewasa , dibawah 21 tahun. Dalam KUHPerdata orang dewasa berusia 21 tahun, atau dibawah 21 tahun tapi sudah menikah.
b. Orang yang dibawah pengampunan, contohnya orang gila , pemboros, hilang ingatan.
c. Orang yang oleh undang- undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu.
Adanya hal yang diperjanjikan, misalnya pemberian komisi sekian % apabila berhasil menjual sebuah barang.

4. Suatu sebab yang halal.
Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum)
Sedangkan untuk pembagian komisi penjualan properti diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Propert (Permendag No 33/ 2008) sebagai berikut:

a. Apabila broker (makelar) bekerja sendiri dan orang yang tidak memiliki sertifikat keahlian tentang properti oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi, maka jumlah pemberian komisinya tergantung kesepakatan pada perjanjian diawal.

b. Bila broker merupakan adalah perusahaan perantara perdagangan properti , maka nilai komisinya minimal 2% dari nilai transaksi properti. (Pasal 10 Permendag No 33/2008)

Dasar Hukum:

- KUH Perdata ( Pasal 1320 – 1327, 1330 )
- Permendag No 33/2008 ( Pasal 10 )
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk agan. Terimakasih.


Quote:


sip
Thanks.. ini pegangan berguna untuk banyak kaskuser
Yuk yang lain, monggo tanya lagi emoticon-Smilie
Tanya gan, ane punya temen, dia kerja kantoran disuatu perusahaan, ia juga nyambi kerjaan lain yaitu punya dagangan kecil2 an. Diketahui oleh atasannya, akibatnya dia disuruh resign dari kantornya. Apakah perusahaan bisa dihukum karena menyuruh dia resign? Padalah kan jumlah hak2 pekerja yang di pecat/PHK lebih banyak daripada resign.
Quote:


gatel pengen sumbang pendapat..

Urusan delik hukumnya ane serahin ke ahlinya deh.. ane ngomong dari segi industrinya aja..

Budaya suruh resign sebenernya dateng dari luar, di beberapa negara surat rekomendasi sangat penting untuk lamar kerja di perusahaan berikutnya... makanya internship sangat valid buat awal kerja..

Pelamar yang hasil pecatan hampir gak mungkin diterima.

Disini gak banyak yang pake budaya itu (perusahaan ane sih ngaruh banget)
jadi tinggal ngitung itunya aja.. penting gak surat rekomendasi buat tempat berikutnya.

Tapi info aja, kalo disuruh ngundurin diri gak mau, kemungkinan besar banget hidupnya dipersulit disana... sukur kalo pegawai kontrak, tinggal liat kontraknya ada apa aja disana

Tapi kalo pegawai tetap....... wassalam emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin

Pada hakikatnya batasan yang bisa dilakuin dan yang gak oleh perusahaan cuma pedoman RUPS dan hukum, selama gak melanggar, we can do pretty much anything we like about anything going on in our company..

Doesnt mean we will, but yes.. we can if we want it to


#truth is bitter, but it's the truth non the less