Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tidak menjamin efisiensi anggaran.

Berdasarkan kajian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Pilkada serentak di beberapa daerah menelan anggaran lebih mahal dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Menanggapi besarnya anggaran untuk menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan ada sejumlah anggaran yang dapat dipotong.

"Kalau memang anggaran itu terlalu besar bisa saja. Hal yang dibebankan KPU atau penyelenggara itu dihapuskan, supaya nanti tidak terlalu besar," tutur Arief, ditemui di Kantor Bawaslu RI, Senin (9/4/2018).

Dia menjelaskan, anggaran yang dapat dipotong, pertama berupa pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye.

Baca: Zumi Zola Dua Kali ke Jakarta Sebelum Ditahan KPK, Terakhir Menginap di Rumah Mertua

Menurut dia, pembuatan APK dan iklan kampanye dapat dijadikan menjadi satu.

Kedua, pemangkasan anggaran untuk KPU menyelenggarakan kegiatan. Dia mencontohkan, seperti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat dikurangi.

"Bisa juga kegiatan yang dilakukan KPU dalam jumlah banyak dan besar itu dikurangi. Misalnya, KPU dituntut supaya partisipasi masyarakat tinggi, maka KPU memperbanyak sosialisasi. Tetapi, kalau agak murah ya sosialisasinya dikurangi," kata dia.

Untuk menyiasati pengurangan anggaran, kata dia, KPU menghitung perkiraan pasangan calon yang mungkin muncul di suatu daerah.

Jadi, angka yang dibahas itu adalah angka yang harus disusun oleh KPU, misalnya calon siapa yang bisa diprediksi satu atau lebih dari satu.

"Jadi angka itu tidak disusun KPU sendirian. (Penyusunan anggaran) oleh banyak stakeholders di sana," tambahnya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-saja-dipotong

---

Baca Juga :

- Mama Emi Dorong Masyarakat NTT Urus E-KTP Agar Punya Hak Pilih

- Dirjen Dukcapil Duga KPU Tak Gunakan Data DP4 Kemendagri untuk Susun DPS Pilkada 2018

- Warga Demo Kantor Panwaslu Parepare Tagih Perkembangan Kasus Dugaan Politik Uang