Gerindra Akan Lawan Hoax Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019
TS
devi.jon
Gerindra Akan Lawan Hoax Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019
Quote:
Partai Gerindra menegaskan akan ikut melawan dan menolak hoax atau kabar bohong di Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gerindra Habiburokhman dalam acara diskusi bertema Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tanpa Hoax di sebuah hotel kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
"Tentu kita akan lawan (hoax) dengan memberikan pencerahan dan kami sebagai partai politik sudah melaksanakan fungsi utama yaitu memberikan pendidikan politik secara regular dan secara masif," ujar Habiburokhman, Minggu (8/4/2018).
Menurut dia, pada Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah diterpa hoax.
"Soal misalnya 2014 saja banyak hoax terhadap Pak Prabowo, misalnya yang waktu itu dibilang Pak Prabowo saat Pilpres waktu jeda marah-marah. Saya ada di situ, enggak ada marah-marah, itu hoax merugikan kita," ucap Habiburokhman.
Mengingat Partai Gerindra tetap masih memiliki keterbatasan memberantas hoax, maka para kader diberikan pendidikan politik di Padepokan Garuda Yaksa. Pendidikan politik itu juga diberikan kepada masyarakat.
“Itu dia makanya kita kan punya keterbatasan sebetulnya. Kalau ini Anda contoh informasi (hoax) yang disampaikan oleh temen-temen kita di DPP, kan enggak ada yang kemudian terbukti bohong, tidak benar, tidak tepat. Lalu tadi pendidikan yang sudah dilakukan tadi,” tegas Habiburokhman.
Sementara itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, saat ini tren produksi hoax semakin meningkat lantaran telah memasuki agenda politik baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.
“Ada hubungan erat hoax dengan agenda kekuasaan. Kalau kita lihat dari diksi yang digunakan dalam hoax yang beredar sangat erat antara kekuasaan dengan hoax itu,” kata Karyono.
Dia menekankan, sudah selayaknya seluruh masyarakat Indonesia sepakat menekan angka hoax. Kemudian, lanjut Karyono, dalam menindak pelaku pembuat berita hoax aparat pun harus tetap berjalan sesuai koridor hukum yang ditentukan.
“Kita harus sepakat tetap on the track dengan undang-undang yang berlaku agar pilkada dan pilpres dapat berjalan dengan aman,” pungkas Karyono.
