Selasa 03 April 2018 10:03 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif yang menyebut pelajar-pelajar Indonesia di Cina mendapatkan pemahaman ideologi komunis, membuat jagat pendidikan Indonesia gonjang-ganjing. Alasannya tentu saja karena ideologi Komunis dilarang di Indonesia, dan kabar yang diungkapkan Sofyan membuat sejumlah pihak membantah.

Sofyan dalam Seminar Nasional Perspektif Hadratussyaikh Kiai Haji Hasyim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (31/3), mengaku mendapatkan kabar tersebut setelah Menteri Pendidikan Cina mengundang 10 rektor yang salah satunya dihadiri olehnya mewakili UMS di Cina. Dalam pertemuan tersebut, kata Sofyan, salah satu rektor perguruan tinggi di Cina mengungkapkan, saat ini Cina sedang gencar-gencarnya menanamkan ideologi komunis kepada seluruh pelajar di Cina.

"Artinya apa, artinya siswa yang berasal dari Indonesia pun itu juga pasti mendapatkan pelajaran yang terkait ideologi komunis," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, hal itu dilakukan sebagai upaya Cina untuk menjadi negara yang semakin maju dan meninggalkan negara-negara lainnya terutama negara-negara yang sedang berkembang. Menurutnya, Cina sekarang menjadi negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di samping Jepang dan Korsel.

"Itu sudah seratus tahun direncanakan, maka negara berkembang yang ingin menyamai butuh seratus tahun. Seratus tahun lagi kita ke sana, Cina sudah jauh," katanya. Melihat kondisi itu, Sofyan berharap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar dapat terus bersaru dan bersama-sama mendorong kemajuan Indonesia.

Pernyataan Sofyan pun langsung dibantah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok. Lewat hak jawabnya yang dikirimkan kepada Republika.co.id, Ahad (1/4) PCINU Tiongkok menegaskan tidak ada mahasiswa maupun mahasiswi yang belajar si negeri Tiongkok yang diajarkan paham komunis di kampusnya.

"Berdasarkan pengalaman kami, universitas di Tiongkok tidak ada yang mengajarkan ideologi komunis seperti yang telah diberitakan Republika," ujar Ketua Tanfidziyah PCINU Tiongkok, Nurwidiyanto, mengklarifikasi berita Republika.co.id berjudul “Di Cina, Pelajar Indonesia Dapat Pelajaran Ideologi Komunis” pada Ahad (1/4).

PCINU Tiongkok menganggap berita tersebut telah mengganggu kenyamanan belajar puluhan ribu mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di negara tirai bambu tersebut. "Kami keberatan dengan judul maupun isi berita yang tidak didasari fakta, bersifat insinuatif (bersifat memberi tuduhan secara tidak langsung) dan provokatif," kata dia.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok juga keberatan dengan berita yang diturunkan Republika.co.id. PPI Tiongkok menegaskan tak ada upaya penanaman ideologi komunis pada pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok.

"PPI membantah ditanamkannya ideologi komunis kepada pelajar Indonesia di Tiongkok," kata Ketua Umum PPI Tiongkok Raynaldo Aprilio melalui surat edaran PPI Tiongkok yang diterima Republika.co.id, Senin (2/4).

Raynaldo menyatakan, pemberitaan tersebut juga telah menimbulkan keresahan di kalangan pelajar Indonesia di Tiongkok. Ia pun menegaskan tak keberatan jika dibutuhkan informasi mengenai kegiatan para pelajar Indonesia di Tiongkok.

"Kami tidak ingin ada kesalahpahaman dan penggiringan opini negatif terhadap pelajar Indonesia yang telah, sedang, dan akan menempuh pendidikan di Tiongkok," katanya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir tidak mempermasalahkan kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah di Cina belajar ideologi komunis. Bagi Nasir, baik itu komunis, liberalis, atau sosialis, adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dipelajari.

Kendati begitu, Nasir menegaskan, agar mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri selalu memegang teguh ideologi Pancasila sebagai ideologi dirinya. Jangan sampai, setelah kembali ke Indonesia dia tidak sejalan dengan arah ideologi bangsa.

"Kalau pelajari silakan, tetapi ideologinya harus tetap Pancasila," kata Nasir usai Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Wisuda Universitas Islam Jember, Jawa Timur, Ahad (1/4).

Karena itu, Nasir menekankan pentingnya menanamkan semangat bela negara kepada semua anak bangsa. Dengan demikian, jika setelah dewasa mereka berkesempatan kuliah di luar negeri, di dalam dirinya sudah kokoh tertanam ideologi bangsa yaitu Pancasila.

"Langkah bela negara itu sangat penting. Agar ideologi Pancasila tertanam sedini mungkin. Coba sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa kan, itu kalau sudah tertanam ya tidak akan terpengaruh paham komunis atau lainnya," kata Nasir.

Sumber Berita

==========================================
Komen TS

Selain harus mengikuti pelajaran-pelajaran jurusan yang ditempuh (zhuanye bixiuke), semua mahasiswa memang juga harus mengikuti pelajaran-umum-wajib yang dikenal dengan sebutan “dua pelajaran” (liang ke). Yaitu, Teori Marxisme; dan Pendidikan Pemikiran Politik. “Pelajaran-umum-wajib” ini maksudnya pelajaran yang tidak boleh tidak diikuti oleh seluruh pelajar/Mahasiswa tanpa pandang program pendidikan yang digeluti. Wajib kepada siapa saja laiknya Pendidikan Moral Pancasila di era Orde Baru.

“Dua pelajaran” Marxisme itu sudah diwajibkan bagi seluruh pelajar/mahasiswa dalam dan luar negeri sejak awal Cina berdiri pada 1949. Mata pelajarannya, seiring perkembangan zaman, mengalami beberapa kali perombakan. Kita mencatat, pembaruan mutakhir dilakukan pada 2 Maret 2005 dengan dikeluarkannya “Pendapat Departemen Propaganda Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Kementerian Pendidikan Cina Tentang Penguatan dan Penyempurnaan Pelajaran Teori-Pemikiran Politik di Sekolah Tinggi” (Zhonggong Zhongyang Xuanchuan Bu Jiaoyu Bu Guanyu Jinyibu Jiaqiang he Gaijin Gaodeng Xuexiao Sixiang Zhengzhi Lilun Ke de Yijian).

Sesuai arahan dokumen yang biasa disebut “Program 05” (05 Fang’an) tersebut, mata pelajaran untuk “dua pelajaran” terdiri dari empat macam. Masing-masing, Prinsip Dasar Teori Marxisme; Pengenalan Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, dan Pemikiran “Tiga Perwakilan”; Intisari Sejarah Cina Modern; serta Pendidikan Pemikiran, Moral, dan Hukum Dasar. “Program 05” masih berlaku sampai sekarang.

Sudah seharusnya para pelajar yang kembali dari mengleng dipenjara