Jakarta, CNN Indonesia -- Serapan anggaran DKI Jakarta tahun 2018, hingga triwulan I diakui Wakil Gubernur Sandiaga Uno masih rendah. Hingga akhir Maret 2018, realisasi serapan anggaran baru mencapai 8 persen.

Salah satu kendalanya adalah pada pengadaan atau pembebasan lahan yang belum optimal dari dinas sumber daya air dan dinas terkait lain. Pembebasan lahan itu antara lain untuk pembuatan waduk, situ, dan embung, hingga normalisasi sungai.

"(Serapan anggaran per triwulan I) delapan persen total dari target 12 persen. Kalau dibedah lagi dibuka, dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, hanya satu belanja yang belum bisa dapat kita kategorikan sukses, yaitu pengadaan tanah," kata dia di Balai Kota, Kamis (5/4) malam.

Menurutnya, pola penyerapan anggaran dari semua kelompok satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tiap tahunnya cenderung berbentuk tongkat hoki. Artinya, kurva cenderung datar selama beberapa bulan tetapi naik menukik pada bulan-bulan terakhir.

Mengatasi hal itu, Sandi ingin berupaya mengubah pola pikir perencanaan kerja SKPD agar tidak menggenjot penyerapan anggaran di akhir tahun. Melainkan mulai kuartal per kuartal.

"Dan ini akan memang mulai harus kita bicarakan tahun 2019 mulai sekarang. Mulai bulan Maret, April," ujarnya.

Sandi menjelaskan ada tiga penyebab atas kesimpulannya serapan anggaran yang berbentuk tongkat hoki itu.

Pertama, perencanaan SKPD yang kurang baik dari awal. Kedua, persiapan dari masing-masing SKPD yang perlu ditingkatkan. Ketiga, belum semua kelompok SKPD melakukan pengadaan barang/Jasa pemerintah melalui e-purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-katalog).

Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan pernah beralasan rendahnya serapan anggaran karena ada barang-barang yang dibutuhkan belum tercantum di e-katalog.

Menanggapi itu, Sandi meminta Teguh atau SKPD terkait lainnya berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Barang dan Jasa (BPBDJ) untuk memasukan item yang dibutuhkan. Sekretaris Daerah DKI Saefullah disebutnya sudah menjadi eksekutor dalam membantu hal itu.

"Nah, sekadang sudah tidak ada alasan lagi bahwa penyerapan rendah karena lelang, atau barang-barang yang belum masuk ke katalog lokal. Ini yang kami inginkan," ujarnya.

Sandi pun meminta agar selama pemerintahannya, dilakukan percepatan lelang sehingga proses eksekusi dan penagihan pembayaran usai proyek rampung dikerjakan dapat berjalan lebih cepat.

Selain itu, dia menegaskan akan memberlakuan lelang konsolidasi terhadap proyek pembangunan yang nilainya kecil dan sama.

"Mau itu programnya lelang konsolidasi, harus dibuka untuk usaha kecil dan menengah. Tapi kita ingin perencanaannya lebih baik. Dikawalnya lebih, kalau kita sebut sebagai 'man-to-man marking'-nya ini lebih jalan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta http://publik.bapedadki.net/per Jumat (6/4), total serapan anggaran belanja langsung-tidak langsung sebesar Rp6,78 triliun atau 9,5 persen dari total alokasi Rp71,16 triliun.

Rendahnya serapan anggaran itu disebut dapat memicu terhambatnya program pemerintah yang bersinggungan langsung pada publik. (DAL)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-tongkat-hoki