TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama RI memberlakukan moratorium sementara penerbitan perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) baru.

Hal itu dilakukan karena keberadaan PPIU yang ada telah cukup memadai untuk melayani umat Islam yang akan beribadah umrah.

"Sekarang ini kebijakan kita adalah melakukan moratorium, jadi kita hentikan sementara pemberian izin kepada biro-biro travel yang baru yang ingin mendapatkan izin sebagai PPIU, karena kami telah melakukan kajian yang mendalam kami sampai kepada kesimpulan bahwa jumlah yang ada sekarang ini sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam dalam menempuh ibadah umrah," kata Lukman Hakim Saifuddin di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (4/4/2018).

Dia menjelaskan saat ini tercatat 906 PPIU yang tercatat di Kementerian Agama dan PPIU itu akan terus diawasi secara berkesinambungan.

"Evaluasi akan berjalan seterusnya jadi kita akan selalu melakukan pengawasan. Jadi evaluasi terus ada, ada yang setiap 2 tahun, terkait dengan perizinan, ada yang setiap tahun laporan keuangannya," jelas Lukman.

Kemenag pun mengaku belum mengetahui batas berakhirnya moratorium tersebut diberlakukan.

"Sampai di mana batas di mana ada kebutuhan untuk menambah jumlah PPIU," tuturnya.

Diketahui, pada Selasa (27/3/2018) lalu, Kemenag mencabut izin operasional empat pelaku bisnis umrah yang bermasalah.

Keempatnya adalah PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours) yang berdomisili di Makassar, Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...bagi-ppiu-baru

---

Baca Juga :

- Pertanyakan Fungsi Kemenag, Pimpinan DPR Setuju Bentuk Pansus Kasus First Travel

- Menag Laporkan Kepastian Ketentuan Harga Umrah ke Wakapolri

- KPK Telah Kantongi Nama Calon Deputi Penindakan