[# LINK_TEXT #] bagus, Silakan lihat! https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180403091822-532-287817/tidak-semua-utang-pemerintah-digunakan-untuk-infrastruktur

SAH, CNN Indonesia
Selasa, 03/04/2018 15:12
Bagikan :

Ekonom Faisal Basri menyebut utang yang ditarik pemerintah tidak seluruhnya digunakan untuk belanja infrastruktur, melainkan belanja barang dan pegawai. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri menyebut utang yang ditarik pemerintah selama ini tidak seluruhnya digunakan untuk belanja infrastruktur. Total utang pemerintah pada Februari 2018 sudah mencapai Rp4.034,8 triliun.

Ia merinci, peningkatan utang pemerintah banyak digunakan untuk belanja barang dan pegawai. Periode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58 persen, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36 persen.

"Jadi, tidak benar utang itu untuk infrastruktur. Peningkatan utang itu banyak untuk belanja barang yang sepanjang 2014-2017 tumbuhnya 58 persen. Sementara, belanja modal naiknya cuma 36 persen," ujarnya dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Gedung Rektorat UI, Selasa (3/4).

Hal itu juga terlihat dari cara pemerintah dalam membangun infrastruktur. Menurut Faisal, pemerintah menugaskan pembangunan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN tersebut kemudian mencari dana sendiri untuk pembiayaannya dan pemerintah bantu memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN tersebut dengan jumlah yang sangat kecil.

Ambil contoh, pembangunan kereta rel ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) yang ditugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT Jabodebek sebanyak Rp31 triliun, namun pemerintah memberikan PMN sebesar Rp7,6 triliun.

"Pembiayaan infrastruktur proyek besar banyak oleh BUMN kok. Misalnya LRT, high speed train, jalan tol, semuanya penugasan jadi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada sih APBN melalui PMN," kata Faisal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati malah menilai pembiayaan infrastruktur melalui utang tidak terlihat selama ini.

Pasalnya, BUMN karya yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur justru mencari pendanaan sendiri melalui pinjaman perbankan hingga menerbitkan obligasi.

"Sebenarnya, bahwa infrastruktur banyak dibangun iya, tapi apakah dananya dari APBN, malah BUMN berutang dengan bunga komersial di atas enam persen," tearng Enny.

Di sisi lain, Direktur Strategi dan Portofolio Hutang Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan menambahkan alasan pemerintah berutang adalah untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda.

"Utang diperlukan untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda, penundaan belanja tersebut justru akan menambahkan biaya yang besar di masa depan," pungkasnya. (bir)
++++
Pemerintah Butuh 9 Tahun Lunasi Utang Rp4.035 Triliun
Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia
Jumat, 16/03/2018 10:54
Bagikan :

Kementerian Keuangan mengestimasi pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk membayar utangnya Rp4.035 triliun atau sekitar Rp450 triliun per tahun. (CNNIndonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mengestimasi pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk membayar seluruh utangnya saat ini yang mencapai Rp4.035 triliun atau sekitar Rp450 triliun per tahun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Clasein H Siahaan menyebut estimasi itu muncul dengan mempertimbangkan batas jatuh tempo setiap penarikan utang dan kemampuan pembayaran utang oleh pemerintah.

"Kami kelola dari jatuh temponya, hampir sembilan tahun. Jadi, utang akan lunas sepanjang sembilan tahun. Artinya, Rp4.035 triliun dibagi sembilan tahun, berarti Rp450 triliun yang harus dibayar setiap tahunnya," ujarnya saat berbincang dengan media di Bank Indonesia (BI), Kamis (15/3).

Bahkan, menurutnya, pelunasan utang bisa saja dipercepat menjadi hanya empat sampai delapan tahun dengan memperbesar alokasi pembayaran utang dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misalnya, untuk melunasi utang dalam waktu delapan tahun dibutuhkan sekitar Rp500 triliun dari penerimaan untuk bayar utang. Lalu, agar utang lunas dalam waktu empat tahun, berarti membutuhkan alokasi penerimaan mencapai Rp1.000 triliun untuk bayar utang.

"Tapi, urusan bayar utang ini kan sepenuhnya politik anggaran juga. Politik anggaran itu bergantung proyeksi penggunaannya," katanya.

Ia melihat, meski banyak pihak khawatir dengan jumlah utang pemerintah, namun pemerintah tak bisa hanya fokus menggunakan APBN untuk pembayaran utang. Untuk itu, pembayaran utang harus tetap dipetakan dengan rasional sesuai kemampuan dan kebutuhan negara.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah tetap harus memberikan perhatian dan alokasi anggaran untuk belanja negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.

Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap memberikan kepercayaan pengelolaan utang kepada pemerintah. "Jadi, tidak perlu khawatir, serahkan saja pada ahli-ahlinya untuk kelola utang ini," imbuh Scenaider.

Di sisi lain, ia kembali menekan bahwa porsi utang pemerintah mungkin terlihat besar dari segi nominal, namun rasionya masih lebih rendah dari negara-negara yang sejajar dengan Indonesia (tier countries).

Tercatat, rasio utang Indonesia dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,24 persen. Angka ini terbilang lebih rendah dibandingkan negara lain, misalnya Malaysia 52,3 persen, Vietnam 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Brazil 81,2 persen, Nikaragua 35,1 persen, dan Irlandia 72,8 persen.

"Kalau dibandingkan tier itu relatif, artinya comparable (sebanding) dengan yang lain dan kami punya kemampuan untuk membayar itu," pungkasnya. (bir)
++++
Gimana koment agan2..
9 tahun boks nyicilnyo..
Selamat deh tuk pakde...