ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Seratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPER) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Rabu (28/3/2018).

Mahasiswa menggelar aksi itu di beberapa titik, dimulai dari Simpang Lima, kemudian long march dengan mendorong sepeda motor ke gedung DPRA dan diakhiri dengan penggembokan pagar Kantor Pertamina Aceh.

Koordinator lapangan, Alfian Rinaldi, mengatakan bahwa aksi tersebut didasarkan atas langkanya BBM jenis premium dan naiknya harga pertalite sebesar Rp 200. per liter.

“Pemerintah berdalih naiknya harga BBM didasarkan kenaikan harga minyak dunia. Padahal apabila harga minyak dunia sedang turun harga BBM di negeri ini tak kunjung turun,” protesnya.

Sebelumnya, kata Alfian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam konferesi pers 5 Maret 2018 menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tahun 2019.

“Namun pemerintah mengingkari rakyat.
Kenaikan harga BBM ini akan berdampak buruk diberbagai sektor perekonomian,” katanya.



Dia menyebutkan seperti kenaikan harga barang, pemutusan hubungan kerja kerena biaya produksi terlalu mahal yang selanjutnya tentu saja akan berdampak pada kriminalitas karena biaya hidup terlalu mahal.

“Cepat atau lambat dampak itu akan dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil, ” katanya.

Kondisi ini, kata Alfian, sungguh ironis karena kenaikan harga BBM tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu ke pubilk.

Padahal, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik telah memerintahkan agar setiap warga negara berhak mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.

“Jika begini, pemerintah cenderung otoriter tanpa terbuka terhadap rakyat, ” katanya.

Alfian menilai, pemerintah cenderung tidak serius terhadap pengelolaan minyak dan gas milik negara dimana pemerintah menjual bahan mentah ke negara lain dan kemudian membeli kembali dari negara lain dengan harga tinggi.

Sehingga selalu ada intervensi harga minyak dunia dan kepentingan perusahaan asing untuk meperoleh keuntungan yang besar.

“Beberapa tahun lalu sejak Presiden Jokowi dilantik pemerintah mencabut subsidi untuk jenis bahan bakar tertentu, berjanji dana tersebut dialihkan untuk pembangunan, tetapi kenyataanya pembangunan itu tidak dirasakan oleh masyarakat, ” katanya.

Untuk itu mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertalite, mengusahakan kesediaan BBM jenis premium
dan keseriusan pemerintah terhadap pengelolaan minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat kecil bukan untuk golongan elit yang mencari keuntungan.

“Pemerintah harus sejahterakan rakyat atau kembalikan subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat kecil,”katanya.