BeritagarIDAvatar border
TS
MOD
BeritagarID
Tingkat kemiskinan di 30 wilayah pilkada naik, NTT terbanyak

Aktivitas warga di bawah jembatan Pasupati, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/3/2018). Masyarakat marjinal nan miskin mudah ditemui di Indonesia.
Selain lapangan kerja, kemiskinan adalah salah satu isu paling lazim dalam pesan kampanye pemilihan presiden (pilpres) atau kepala daerah (pilkada). Jargon macam "siap mengentaskan kemiskinan" adalah hal lumrah.

Ini bisa ditemui dalam pesan kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sidrap, Sulawesi Selatan; Hj Fatmawati Rusdi dan H Abdul Majid atau biasa duet FATMA. Fatmawati mengatakan, Rabu (21/3/2018), bahwa program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan pemkab Sidrap dalam 10 tahun terakhir harus dilanjutkan.

"Program pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini sudah berhasil dan tahun ini sisa 5,3 persen. Tugas kita selanjutnya, menekan hingga ke level paling minimal," kata Fatmawati dilansir Ratyatku.com.

Persoalannya apakah masyarakat percaya dengan "pesan dagangan" itu? Atau justru tak peduli alias apatis? Bila mengacu pada praktik pilkada 2017, warga justru relatif cuek jika melihat dominasi kemenangan para calon petahana --baik tunggal maupun ganda.

Tunggal artinya hanya kepala daerah yang maju kembali atau wakil kepala daerah yang bertarung lagi. Sementara ganda berarti keduanya masuk arena lagi.

Pada pilkada 2017, ada 83 calon petahana tunggal dan 20 calon petahana ganda. Pada kategori tunggal, 36 calon menang. Sementara pada sektor ganda, 17 pasangan menang.

Yang unik adalah bagaimana kemenangan mereka terjadi di tengah kinerja yang rendah menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun kinerja naik juga tak menjamin seorang calon petahana meraih kemenangan.

Jadi pendeknya, masyarakat seolah tak peduli. Kinerja petahana bukanlah segalanya demi memenangi pilkada.

Lantas bagaimana dengan pilkada 2018? Karena pemungutan dan penghitungan suara belum berlangsung, kesimpulan belum bisa diraih.

Yang jelas dari 171 pilkada serentak tahun ini, tiga perempat calon petahana masih mendominasi alias maju lagi. Pada level kepala provinsi mencapai 10 orang calon petahana, pada level pemimpin kota berjumlah 31 orang calon petahana, dan pada level bupati mencakup 87 orang calon petahana.

Tim Lokadata Beritagar.id kemudian menyelisik tingkat kemiskinan di setiap 171 daerah itu pada kurun 2013-2017. Periode ini menjadi penting karena ini sesuai dengan masa kerja calon petahana.

Hasilnya, kemiskinan pada 30 wilayah yang menggelar pilkada pada 2018 justru meningkat. Terbanyak ada di Bali dan Nusa Tenggara hingga 12 wilayah, lantas Sumatra berjumlah 10 wilayah.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, jumlah kota yang mengalami peningkatan kemiskinan tapi pemimpin daerahnya maju lagi mencapai 10 kota atau terbanyak. Kemiskinan di kabupaten Sumba Tengah naik 4,08 persen, tapi sang wakil bupati petahana Umbu Dondu bertarung maju menjadi bupati.

Pilkada di provinsi NTT ini menimbulkan ironi. Marselinus Petu, ketua DPD Golkar Kabupaten Ende dan calon bupati petahana di Ende, mengungkapkan dukungannya kepada Ketua DPD Golkar NTT, Ibrahim Agustinus Medah, yang maju ke panggung pemilihan gubernur (pilgub) NTT.

Dan dalam pesan kampanye (h/t SinarHarapan.net), 25 Januari lalu, Ibrahim bertekad mengentaskan kemiskinan di NTT melalui pertanian. Dukungan dari Marselinus soal pesan kampanye itu menjadi ironi karena kemiskinan di Ende naik sekitar dua persen sejak bupati Marselinus dan wakil bupati petahana Djafar Achmad menjabat.

Jadi kinerja Marselinus dan Djafar dalam mengentaskan kemiskinan sebenarnya tak berhasil. Tapi mereka maju lagi dan mendukung pula Ibrahim yang ingin mengentaskan kemiskinan.

Ada ironi lain kendati kali ini nuasanya positif. Sejumlah kepala daerah yang tengah mengikuti pilkada justru terseret pusaran korupsi.

Misalnya di kabupaten Subang, Jawa Barat. Wakil bupati petahana Imas Arumyiningsih yang maju sebagai calon gubernur menjadi tersangka KPK.

Subang sebenarnya mengalami kinerja pemerintahan yang relatif baik karena tingkat kemiskinan turun 1,58 persen pada 2013-2017. Namun, tentu saja, soal korupsi memang belum tentu berkaitan erat dengan kinerja sang pemimpin daerah.
var divElement = document.getElementById('viz1522237494835'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='650px';vizElement.style.height='627px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-ntt-terbanyak

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah janji bantu penyesuaian tarif ojek daring

- Ada dugaan campur tangan Cambridge Analytica dalam Brexit

- Menaker beberkan persoalan perlindungan buruh migran

anasabilaAvatar border
tien212700Avatar border
tien212700 dan anasabila memberi reputasi
2
445
1
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan