JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan, KPK akan mempelajari munculnya nama dua politisi PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Diketahui, nama Puan dan Pramono mucul dari keterangan mantan Ketua DPR sekaligus terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto kemarin, Kamis (22/3/2018). Novanto menyebut keduanya menerima aliran dana korupsi e-KTP.

"Fakta persidangan kemarin sedang dipelajari oleh tim jaksa bersama penyidik," kata Febri, saat dikonfirmasi, Jumat (23/3/2018).


KPK masih akan mempelajari fakta tersebut karena Novanto memberikan keterangan tersebut setelah dia mendengar dari perkataan orang lain.

"Maka, tentu informasinya perlu dikroscek dengan saksi dan bukti lain," ujar Febri.


KPK juga menyayangkan Novanto terkesan setengah hati dalam pengajuan justice collaborator. Sebab, hingga sidang kemarin Novanto dianggap tidak mengakui perbuatannya.

"Dan agar lebih clear nantinya, kami akan analisis dulu fakta sidang untuk kepentingan tuntutan. Nanti kami tunggu juga bagaimana putusan hakim agar lebih komprehensif membaca fakta-fakta persidangan ini," ujar Febri.

Novanto sebelumnya menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar AS.

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim, saat diperiksa sebagai terdakwa.

Puan membantah pernah membahas proyek e-KTP, baik dengan pengusaha Made Oka, Setya Novanto, atau orang lain saat dia menjabat ketua Fraksi PDI-P. Ini termasuk dengan nama-nama yang disebut di dalam kasus e-KTP.

"Saya enggak pernah membahas. Berkaitan dengan itu waktu itu Fraksi PDI-P sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah ini. Ini betul-betul suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu," ucap dia.

"Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di dpr tentu saja ada tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/23/17154711/disebut-novanto-terima-500000-dollar-as-ini-bantahan-puan-maharani