- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menteri Segala Urusan yang Reaktif itu Bernama Luhut Binsar Panjaitan (LBP)
TS
azizm795
Menteri Segala Urusan yang Reaktif itu Bernama Luhut Binsar Panjaitan (LBP)
Nama Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, ramai dibicarakan akhir-akhir ini seiring dengan mencuatnya kasus perseteruannya dengan Amien Rais. Menko Kemaritiman LBP mengancam membuka dosa-dosa Amien Rais yang sebelumnya mengkritik pembangian sertifikat tanah dari Presiden Jokowi adalah pembohongan. “Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” ujar LBPdengan nada reaktif saat memberikan pidato di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/3).
Baca juga : Pemuda Muhammadiyah: Luhut Gagap Terima Kritik
Pembelaan dan Kecaman
Ancaman Menko Maritim LBP yang dikenal sebagai tangan kanan Presiden Jokowi yang diarahkan kepada politikus senior Amien Rais mendapat tanggapan pro dan kontra. Banyak yang mengecam ancaman LBP karena bergaya era Orde Baru, ada juga yang mendukung bahkan membela LBP.
Baca juga : Perseteruan Luhut dan Amien Rais Contoh Buruk Bagi Generasi Muda
Yang mendukung datangnya dari para politikus yang yang berasal dari partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Sebagai contoh PPP punya penilaian sendiri soal ancaman Menko Kemaritiman LBP, yang akan membongkar ‘dosa’ Amien Rais. Wasekjen PPP Achmad Baidowi membela LBP karena reaksinya itu memang dipicu pernyataan Amien Rais yang dinilai berlebihan. “Reaksi LBP sepertinya spontanitas karena tudingan Amien Rais yang dinilai berlebihan,” ujar pria yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Selasa (20/3/2018).
Semantara itu Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai reaksi LBP wajar karena kritikan berlebihan. Ace lantas menyebut Amien Rais telah menyampaikan sesuatu yang jauh dari fakta. Menurut Ace, mengkritik boleh dilakukan asalkan menggunakan bahasa santun, elegan, dan sesuai dengan etika. “Misalnya seperti apa yang dituduhkan program pemberian sertifikat tanah itu adalah program pengibulan, saya kira enggak benar juga,” ujar Ace di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Baca juga : Luhut Binsar Panjaitan Lantik Pengurus Hipakad
Reaksi berbeda ditunjukkan oleh partai partai yang menjadi “oposisi” pemerintah seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai pernyataan Menko Kemaritiman LBP yang geram terhadap mantan Ketua MPR Amien Rais sebagai bentuk arogansi kekuasaan. “Menurut saya kritik itu bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, itu dijamin konstitusi kita. Tidak boleh ada kritik yang kemudian dihadapkan dengan satu ancaman ya,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai, LBP yang merupakan bagian pemerintah, tidak perlu berlebihan menanggapi kritikan Amien Rais. Muzani menganggap, kritikan itu pasti akan terlihat kebenaran atau kesalahannya nanti.”Pemerintah menerima itu sebagai sebuah kelegaan saja. Dan, nanti waktu juga yang akan membuktikan, apakah kritikan Pak Amien itu benar atau tidak. Nanti, rakyat yang akan menilai,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018. Muzani menjelaskan, pemerintah juga tidak perlu berniat mencari kesalahan orang-orang yang melancarkan kritikan.
Menteri Segala Urusan
Perseteruan antara Amien Vs LBP mengingatkan kita pada kiprah seorang LBP yang begitu aktif menangani segala urusan pemerintahan. Jabatan formalnya adalah sebagai Menko Kemaritiman tetapi yang di urusi segala macam hal terkait dengan kepentingan untuk mengamankan kekuasaan. Beberapa urusan yang di campuri oleh LBP diluar kewenangannya sebagai Menko Maritim antara lain adalah :
1. Menteri Urusan Ahok
Pernyataan Ahok berupa ancaman kepada Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mendapat kecaman dari tokoh NU. Kisruh yang dibuat oleh Ahok ini membuat petinggi negara sibuk sowan sana-sini, diantaranya adalah Menko Maritim LBP. Kedatangan LBP ke kediaman Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di jalan Deli Lorong 27, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017) malam, menarik perhatian kalangan netizen, khususnya di Twitter. Bahkan perbincangan mengenai Luhut ini menjadi salah satu trending topik. Umumnya netizen mempertanyakan wewenang dan posisi LBP dalam pertemuan, yang juga dihadiri Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya tersebut.
Berita dikoran menyebutkan bahwa Menko Maritim bersama Kapolda dan Pangdam menemui Kyai Ma’ruf Amin guna meminta maaf untuk Ahok.“Ini Republik opooooo,” sentilnya disertai emoticon senyum. Karena itu ada yang menyindir lebih baik LBP jadi Menko urusan Ahok.“Si Ahoax hebat yee dia yang kurang ajar, malah Menko Maritim yang datang minta Kyai maafkan dia. Besok ganti nama jadi Menko Urusan Ahoax,” cuit @Fahmisalim2.
2. Menteri Ekonomi
Meskipun resminya sebagai Menko Maritim, LBP ternyata juga mengurusi permasalahan ekonomi.Misalnya LBP ditunjuk Presiden Jokowi menjadi penanggung jawab penyelenggaraan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting 2018.
Namanya juga pertemuan IMF, tentu mengurusi tentang ekonomi atau tepatnya keuangan. Kenapa bukan Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan yang menjadi ketua panitia. Kenapa Jokowi harus menunjuk menteri yang punya kewenangan lain, dan track recordnya LBP juga bukan ahli dibidang ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan, Annual Meeting World Bank-IMF yang digelar pada 2018 adalah pertemuan ekonomi tingkat dunia, yang dihadiri oleh delegasi dari negara-negara di dunia.
Oleh karena itu, penunjukkan LBP sebagai pimpinan sidang sangatlah tidak tepat.“Ya kalau menurut saya begini, pertama ini kan acara ekonomi dunia, kemudian menteri bidang perekonomian terkait. Tetapi kalau kita lihat posisinya tidak tepat nih untuk Pak Luhut,” katanya saat dihubungi SINDO di Jakarta, Senin (6/3/2017).
Jika keputusan Jokowi untuk menunjuk LBP sebagai pimpinan sidang World Bank-IMF akibat ketidakpuasan Jokowi terhadap kinerja kementerian di bidang perekonomian. Kenapa tidak mengganti menteri tersebut, dan menugasi sosok yang lebih tepat. Dengan menunjuk LBP , sama saja tidak menghargai sosok ahli dibidang ekonomi.
Tidak soal kepanitiaan saja, LBP juga berulangkali mengomentari hal-hal terkait bidang ekonomi. Malahan Luhut terkesan lebih dominan dibandingkan Wapres Jusuf Kalla dalam mengurusi perekonomian. Padahal JK adalah sosok paling berpengalaman dibidang tersebut. Baik saat masih jadi pengusaha, menteri dan Wapres di era SBY.
3. Menteri Perumahan
Taipan pengembang James Riady hari Minggu (29/10) punya hajat besar melakukan topping off dua tower bangunan yang disebut akan menjadi kota Meikarta. Sebagai taipan besar, tamu yang datang tentu juga orang-orang besar dan penting. Diantara yang hadir tampak Menko Maritim LBP, tangan kanan Presiden Jokowi.
Hadirnya Luhut menunjukkan bahwa acara tersebut sangat penting dan serius. Sebab bila dilihat dari posisinya sebagai Menko Maritim, maka sebenarnya prosesi topping off (pemasangan atap) tower itu tidak nyambung dan tidak kaitannya dengan jabatannya.Media-media yang selama ini sangat rajin memuat apapun kegiatan Meikarta, menyebut nama Luhut lengkap dengan jabatannya. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan pada hari libur, namun dapat dipastikan sebagai kegiatan resmi.
Beberapa kutipan pernyataan Luhut dalam kegiatan itu kian menegaskan bahwa kehadiran LBP adalah resmi sebagai pejabat negara.Banyak pengguna media sosial yang terheran-heran dan bertanya (karena media mainstream tidak ada yang mempersoalkan), “Apa hubungannya antara Meikarta dan Menko Maritim? Apakah situasi di daratan sudah demikian genting, sehingga pejabat di lautan harus turun tangan?”
4. Menteri Dalam Negeri
Menko Maritim LBP telah meminta agar kepala daerah di Papua harus izin terlebih dahulu kepada Mendagri bila melakukan perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri.Permintaan itu karena LBP menemukan bahwa pejabat Papua acap kali tak berada di daerahnya."Kalau hanya ke luar daerah itu kasuistis. Tapi prinsipnya semua izin memang dari Kemendagri," kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (11/2/2016).
Menurut mantan Sekjen PDIP itu, izin yang diajukan kepala daerah tergantung keperluannya.Misalnya untuk keperluan beribadah, berobat, dan atau kunjungan kerja ke luar negeri.Memang, selama ini, ungkap Tjahjo, ada beberapa kepala daerah yang sering bepergian ke luar daerahnya.Bahkan bisa menetap 2-3 hari di provinsi tempat kepala daerah itu bertugas.Padahal, kata dia, kepala daerah harusnya fokus di daerah dan tidak jalan-jalan."Jadi itu niat baik Menkopolhukam (meminta Kepala Daerah untuk Izin kepada Kemendagri)," kata Tjahjo.
Menko Maritim LBP juga dianggap mencampuri urusan Mendagri karena pernah mengeluarkan beberapa pernyataan terkait dengan cara bertugas seorang Gubernur. Anies Baswedan usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, LBP sudah mewanti-wanti Anies agar tidak sembarangan mengganti para pejabat dilingkungan Pemprov DKI. Pernyataan LBP ini menjadikan dirinya di bully oleh netizen, karena urusan tersebut, merupakan ranah Kemendagri.
5. Menteri BUMN
Wacana penjualan aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengemuka kembali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman LBP telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN dengan cara merestrukturisasi atau menjualnya. Menurut LBP , salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan LBP, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.
Oleh karena itu, LBP mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN. Keterlibatan LBP diberbagai kegiatan pemerintahan yang lintas kementerian tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya. Karena yang diurusi ternyata segala macam hal yang bukan menjadi kewenangannya.
Keterlibatan Luhut dalam bidang lain juga terlihat saat dirinya mendampingi Jokowi dalam pertemuan yang seharusnya lebih tepat jika didampingi Menteri lain. Contoh saja saat pertemuan dengan Prabowo, saat itu pembahasannya lebih kepada politik dan keamanan. Saat itu seharusnya Wiranto yang mendampingi Jokowi, karena posisinya sebagai Menko Polhukam. Namun malah Luhut yang hadir dan menunjukkan perannya.
Bahkan yang diurusi oleh Menko Maritim ini bukan hanya soal urgen masalah pemerintahan tapi juga masalah sepele yang seharusnya tidak untuk diurusinya.Sebagai contoh ia terlibat dalam acara persiapan pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.Keterlibatan Luhut dalam perhelatan di Solo, Jawa Tengah, tersebut tak pelak menjadi tanda tanya di benak publik, terutama para pengguna dunia maya alias netizen.
Komentar miring dan nyinyiran pun berkecamuk di linimasa, terutama di jejaring sosial Twitter."kimpoi termasuk kemaritiman juga??" ujar warganet pengguna akun @GiginGanteng.Pun demikian kicauan warganet pengguna akun @beylaspriana."Skrg luhut jadi wedding organizernya kahiyang.Benar2 multitalent. Ck..ck..ck..." cuit akun @beylaspriana.Ada pula yang menyebut Luhut sebagai 'Menteri Koordinator Segala Urusan' hingga 'Menteri Event Organizer'.
“King Maker” atau Pengkhianat ?
Kiprah LBP yang mencampuri banyak urusan dibidang kenegaraan dan pemerintahan ternyata memang sudah lama dilakukan.Sepak terjang Luhut ini bukan hanya terjadi saat ini, ambisi dan keinginannya yang keras dan harus dituruti oleh siapapun sudah menjadi kebiasaannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh wanita, Nanik Sudaryati, yang ditulis di dinding akun sosmed Facebook miliknya. Berikut kisah LBP yang sempat diketahui ketika berhadapan dengan Nanik.
Saya pernah berhadapan atau melihat wajah ini secara langsung di pemerintahan SBY, saya melihat bagaimana dia menyebut ini-itu perusahaannya supaya bisa dibeli Pertamina ke seorang Menteri. Dia juga ingin mengambil perusahaan asing di daerahnya.
Waktu itu, dia belum siapa -siapa masih seorang pensiunan menteri di zaman Gur Dur dan seorang pengusaha yang bisnisnya meredup karena harga batu bara jatuh.Jadi saya bisa bayangkan sekarang saat dia menjadi innercycle penguasa, maka ia layaknya penguasa! Semua maunya harus terwujud. Dan cita -citanya dulu yang bisa sebatas disampaikan ke pejabat, sekarang langsung bisa di eksekusi.
Suatu saat diwawancara media ( sebelum jadi kawannya Penguasa) dia memang pernah bilang, cita -citanya pengin jadi King Maker , dan sekarang sudah kesampaian dan sepertinya ingin terus, dan mungkin terus sambil memohon diberi usia 1000 tahun.
Kiprah LBP yang aktif disegala urusan itu sayangnya lebih banyak berbau negatif ketimbang positifnya. Gerak langkah dan kebijakan yang diambil selain menyalahi etika prosedur dan tatanan kenegaraan secara substantive juga dianggap merugikan kepentingan bangsa dan negara. Itulah sebabnya beberapa tokoh pernah menyebut dia sebagai pengkhianat bangsa seperti kata Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen dan Ahmad Dhani.Benarkah dia sebagai pengkhianat ?
Sumber: www.law-justice.co
Baca juga : Pemuda Muhammadiyah: Luhut Gagap Terima Kritik
Pembelaan dan Kecaman
Ancaman Menko Maritim LBP yang dikenal sebagai tangan kanan Presiden Jokowi yang diarahkan kepada politikus senior Amien Rais mendapat tanggapan pro dan kontra. Banyak yang mengecam ancaman LBP karena bergaya era Orde Baru, ada juga yang mendukung bahkan membela LBP.
Baca juga : Perseteruan Luhut dan Amien Rais Contoh Buruk Bagi Generasi Muda
Yang mendukung datangnya dari para politikus yang yang berasal dari partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Sebagai contoh PPP punya penilaian sendiri soal ancaman Menko Kemaritiman LBP, yang akan membongkar ‘dosa’ Amien Rais. Wasekjen PPP Achmad Baidowi membela LBP karena reaksinya itu memang dipicu pernyataan Amien Rais yang dinilai berlebihan. “Reaksi LBP sepertinya spontanitas karena tudingan Amien Rais yang dinilai berlebihan,” ujar pria yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Selasa (20/3/2018).
Semantara itu Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai reaksi LBP wajar karena kritikan berlebihan. Ace lantas menyebut Amien Rais telah menyampaikan sesuatu yang jauh dari fakta. Menurut Ace, mengkritik boleh dilakukan asalkan menggunakan bahasa santun, elegan, dan sesuai dengan etika. “Misalnya seperti apa yang dituduhkan program pemberian sertifikat tanah itu adalah program pengibulan, saya kira enggak benar juga,” ujar Ace di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Baca juga : Luhut Binsar Panjaitan Lantik Pengurus Hipakad
Reaksi berbeda ditunjukkan oleh partai partai yang menjadi “oposisi” pemerintah seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai pernyataan Menko Kemaritiman LBP yang geram terhadap mantan Ketua MPR Amien Rais sebagai bentuk arogansi kekuasaan. “Menurut saya kritik itu bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, itu dijamin konstitusi kita. Tidak boleh ada kritik yang kemudian dihadapkan dengan satu ancaman ya,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai, LBP yang merupakan bagian pemerintah, tidak perlu berlebihan menanggapi kritikan Amien Rais. Muzani menganggap, kritikan itu pasti akan terlihat kebenaran atau kesalahannya nanti.”Pemerintah menerima itu sebagai sebuah kelegaan saja. Dan, nanti waktu juga yang akan membuktikan, apakah kritikan Pak Amien itu benar atau tidak. Nanti, rakyat yang akan menilai,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018. Muzani menjelaskan, pemerintah juga tidak perlu berniat mencari kesalahan orang-orang yang melancarkan kritikan.
Menteri Segala Urusan
Perseteruan antara Amien Vs LBP mengingatkan kita pada kiprah seorang LBP yang begitu aktif menangani segala urusan pemerintahan. Jabatan formalnya adalah sebagai Menko Kemaritiman tetapi yang di urusi segala macam hal terkait dengan kepentingan untuk mengamankan kekuasaan. Beberapa urusan yang di campuri oleh LBP diluar kewenangannya sebagai Menko Maritim antara lain adalah :
1. Menteri Urusan Ahok
Pernyataan Ahok berupa ancaman kepada Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mendapat kecaman dari tokoh NU. Kisruh yang dibuat oleh Ahok ini membuat petinggi negara sibuk sowan sana-sini, diantaranya adalah Menko Maritim LBP. Kedatangan LBP ke kediaman Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di jalan Deli Lorong 27, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017) malam, menarik perhatian kalangan netizen, khususnya di Twitter. Bahkan perbincangan mengenai Luhut ini menjadi salah satu trending topik. Umumnya netizen mempertanyakan wewenang dan posisi LBP dalam pertemuan, yang juga dihadiri Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya tersebut.
Berita dikoran menyebutkan bahwa Menko Maritim bersama Kapolda dan Pangdam menemui Kyai Ma’ruf Amin guna meminta maaf untuk Ahok.“Ini Republik opooooo,” sentilnya disertai emoticon senyum. Karena itu ada yang menyindir lebih baik LBP jadi Menko urusan Ahok.“Si Ahoax hebat yee dia yang kurang ajar, malah Menko Maritim yang datang minta Kyai maafkan dia. Besok ganti nama jadi Menko Urusan Ahoax,” cuit @Fahmisalim2.
2. Menteri Ekonomi
Meskipun resminya sebagai Menko Maritim, LBP ternyata juga mengurusi permasalahan ekonomi.Misalnya LBP ditunjuk Presiden Jokowi menjadi penanggung jawab penyelenggaraan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting 2018.
Namanya juga pertemuan IMF, tentu mengurusi tentang ekonomi atau tepatnya keuangan. Kenapa bukan Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan yang menjadi ketua panitia. Kenapa Jokowi harus menunjuk menteri yang punya kewenangan lain, dan track recordnya LBP juga bukan ahli dibidang ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan, Annual Meeting World Bank-IMF yang digelar pada 2018 adalah pertemuan ekonomi tingkat dunia, yang dihadiri oleh delegasi dari negara-negara di dunia.
Oleh karena itu, penunjukkan LBP sebagai pimpinan sidang sangatlah tidak tepat.“Ya kalau menurut saya begini, pertama ini kan acara ekonomi dunia, kemudian menteri bidang perekonomian terkait. Tetapi kalau kita lihat posisinya tidak tepat nih untuk Pak Luhut,” katanya saat dihubungi SINDO di Jakarta, Senin (6/3/2017).
Jika keputusan Jokowi untuk menunjuk LBP sebagai pimpinan sidang World Bank-IMF akibat ketidakpuasan Jokowi terhadap kinerja kementerian di bidang perekonomian. Kenapa tidak mengganti menteri tersebut, dan menugasi sosok yang lebih tepat. Dengan menunjuk LBP , sama saja tidak menghargai sosok ahli dibidang ekonomi.
Tidak soal kepanitiaan saja, LBP juga berulangkali mengomentari hal-hal terkait bidang ekonomi. Malahan Luhut terkesan lebih dominan dibandingkan Wapres Jusuf Kalla dalam mengurusi perekonomian. Padahal JK adalah sosok paling berpengalaman dibidang tersebut. Baik saat masih jadi pengusaha, menteri dan Wapres di era SBY.
3. Menteri Perumahan
Taipan pengembang James Riady hari Minggu (29/10) punya hajat besar melakukan topping off dua tower bangunan yang disebut akan menjadi kota Meikarta. Sebagai taipan besar, tamu yang datang tentu juga orang-orang besar dan penting. Diantara yang hadir tampak Menko Maritim LBP, tangan kanan Presiden Jokowi.
Hadirnya Luhut menunjukkan bahwa acara tersebut sangat penting dan serius. Sebab bila dilihat dari posisinya sebagai Menko Maritim, maka sebenarnya prosesi topping off (pemasangan atap) tower itu tidak nyambung dan tidak kaitannya dengan jabatannya.Media-media yang selama ini sangat rajin memuat apapun kegiatan Meikarta, menyebut nama Luhut lengkap dengan jabatannya. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan pada hari libur, namun dapat dipastikan sebagai kegiatan resmi.
Beberapa kutipan pernyataan Luhut dalam kegiatan itu kian menegaskan bahwa kehadiran LBP adalah resmi sebagai pejabat negara.Banyak pengguna media sosial yang terheran-heran dan bertanya (karena media mainstream tidak ada yang mempersoalkan), “Apa hubungannya antara Meikarta dan Menko Maritim? Apakah situasi di daratan sudah demikian genting, sehingga pejabat di lautan harus turun tangan?”
4. Menteri Dalam Negeri
Menko Maritim LBP telah meminta agar kepala daerah di Papua harus izin terlebih dahulu kepada Mendagri bila melakukan perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri.Permintaan itu karena LBP menemukan bahwa pejabat Papua acap kali tak berada di daerahnya."Kalau hanya ke luar daerah itu kasuistis. Tapi prinsipnya semua izin memang dari Kemendagri," kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (11/2/2016).
Menurut mantan Sekjen PDIP itu, izin yang diajukan kepala daerah tergantung keperluannya.Misalnya untuk keperluan beribadah, berobat, dan atau kunjungan kerja ke luar negeri.Memang, selama ini, ungkap Tjahjo, ada beberapa kepala daerah yang sering bepergian ke luar daerahnya.Bahkan bisa menetap 2-3 hari di provinsi tempat kepala daerah itu bertugas.Padahal, kata dia, kepala daerah harusnya fokus di daerah dan tidak jalan-jalan."Jadi itu niat baik Menkopolhukam (meminta Kepala Daerah untuk Izin kepada Kemendagri)," kata Tjahjo.
Menko Maritim LBP juga dianggap mencampuri urusan Mendagri karena pernah mengeluarkan beberapa pernyataan terkait dengan cara bertugas seorang Gubernur. Anies Baswedan usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, LBP sudah mewanti-wanti Anies agar tidak sembarangan mengganti para pejabat dilingkungan Pemprov DKI. Pernyataan LBP ini menjadikan dirinya di bully oleh netizen, karena urusan tersebut, merupakan ranah Kemendagri.
5. Menteri BUMN
Wacana penjualan aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengemuka kembali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman LBP telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN dengan cara merestrukturisasi atau menjualnya. Menurut LBP , salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan LBP, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.
Oleh karena itu, LBP mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN. Keterlibatan LBP diberbagai kegiatan pemerintahan yang lintas kementerian tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya. Karena yang diurusi ternyata segala macam hal yang bukan menjadi kewenangannya.
Keterlibatan Luhut dalam bidang lain juga terlihat saat dirinya mendampingi Jokowi dalam pertemuan yang seharusnya lebih tepat jika didampingi Menteri lain. Contoh saja saat pertemuan dengan Prabowo, saat itu pembahasannya lebih kepada politik dan keamanan. Saat itu seharusnya Wiranto yang mendampingi Jokowi, karena posisinya sebagai Menko Polhukam. Namun malah Luhut yang hadir dan menunjukkan perannya.
Bahkan yang diurusi oleh Menko Maritim ini bukan hanya soal urgen masalah pemerintahan tapi juga masalah sepele yang seharusnya tidak untuk diurusinya.Sebagai contoh ia terlibat dalam acara persiapan pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.Keterlibatan Luhut dalam perhelatan di Solo, Jawa Tengah, tersebut tak pelak menjadi tanda tanya di benak publik, terutama para pengguna dunia maya alias netizen.
Komentar miring dan nyinyiran pun berkecamuk di linimasa, terutama di jejaring sosial Twitter."kimpoi termasuk kemaritiman juga??" ujar warganet pengguna akun @GiginGanteng.Pun demikian kicauan warganet pengguna akun @beylaspriana."Skrg luhut jadi wedding organizernya kahiyang.Benar2 multitalent. Ck..ck..ck..." cuit akun @beylaspriana.Ada pula yang menyebut Luhut sebagai 'Menteri Koordinator Segala Urusan' hingga 'Menteri Event Organizer'.
“King Maker” atau Pengkhianat ?
Kiprah LBP yang mencampuri banyak urusan dibidang kenegaraan dan pemerintahan ternyata memang sudah lama dilakukan.Sepak terjang Luhut ini bukan hanya terjadi saat ini, ambisi dan keinginannya yang keras dan harus dituruti oleh siapapun sudah menjadi kebiasaannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh wanita, Nanik Sudaryati, yang ditulis di dinding akun sosmed Facebook miliknya. Berikut kisah LBP yang sempat diketahui ketika berhadapan dengan Nanik.
Saya pernah berhadapan atau melihat wajah ini secara langsung di pemerintahan SBY, saya melihat bagaimana dia menyebut ini-itu perusahaannya supaya bisa dibeli Pertamina ke seorang Menteri. Dia juga ingin mengambil perusahaan asing di daerahnya.
Waktu itu, dia belum siapa -siapa masih seorang pensiunan menteri di zaman Gur Dur dan seorang pengusaha yang bisnisnya meredup karena harga batu bara jatuh.Jadi saya bisa bayangkan sekarang saat dia menjadi innercycle penguasa, maka ia layaknya penguasa! Semua maunya harus terwujud. Dan cita -citanya dulu yang bisa sebatas disampaikan ke pejabat, sekarang langsung bisa di eksekusi.
Suatu saat diwawancara media ( sebelum jadi kawannya Penguasa) dia memang pernah bilang, cita -citanya pengin jadi King Maker , dan sekarang sudah kesampaian dan sepertinya ingin terus, dan mungkin terus sambil memohon diberi usia 1000 tahun.
Kiprah LBP yang aktif disegala urusan itu sayangnya lebih banyak berbau negatif ketimbang positifnya. Gerak langkah dan kebijakan yang diambil selain menyalahi etika prosedur dan tatanan kenegaraan secara substantive juga dianggap merugikan kepentingan bangsa dan negara. Itulah sebabnya beberapa tokoh pernah menyebut dia sebagai pengkhianat bangsa seperti kata Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen dan Ahmad Dhani.Benarkah dia sebagai pengkhianat ?
Sumber: www.law-justice.co
0
5.4K
25
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan