INIKATA.com – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Pramono Anung diduga ikut menerima uang dari proyek e-KTP. Namun langsung saja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pasang badan dan membantahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, ‎apa yang disampaikan oleh Hasto sedang memainkan politik cuci tangan.

Dalam hal ini, kata Ferdinand, Hasto ingin mengesankan ke publik bahwa posisi PDIP saat kejadian korupsi e-KTP adalah oposisi yang tidak mungkin terlibat korupsi.

“Padahal kita tahu secara terang benderang bahwa korupsi bukan terkait dengan posisi sebagai pemerintah maupun sebagai oposisi,” ujar Ferdinand dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (22/3).

Perilaku korupsi itu kata Ferdinand, adalah personal, pribadi dan moral seseorang, bukan karena status kelembagaan politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa. Sehingga, meski PDIP sebagai oposisi saat itu bukan berarti kader PDIP bersih dan tidak ada yang terlibat korupsi.

“Faktanya banyak kader PDIP banyak yang tersangkut dengan skandal korupsi di pusat maupun di daerah, sebagaimana jumlah tersangka yang di usut oleh penegak hukum salah satunya oleh KPK,” katanya.

Ferdinand menilai, tesis Hasto yang menyatakan seolah oposisi tidak mungkin korupsi adalah sesat, salah dan bentuk politik cuci tangan.

Penyebutan nama Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus korupsi e-KTP bukan berasal dari Demokrat yang saat itu sebagai penguasa. Tapi berasal dari terdakwa korupsi yaitu Setya Novanto yang pernah menjabat Ketua DPR.

“Sehingga kalau mau cuci tangan, bantah saja keterangan Setya Novanto dengan fakta-fakta bukan dengan opini. Jika memang Pramono dan Puan tidak terlibat, nyatakan tidak terlibat dengan bukti bukti dan bukan dengan opini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ferdinand menegaskan, inilah bedanya Demokrat dengan PDIP. Dulu ada kader Demokrat yang terlibat korupsi, justru penyelidikannya didukung oleh partai berlogo bintang mercy ini, dan tidak dilindungi satupun. Karena hukum harus ditegakkan apapun alasannya.

Nah, sekarang berbeda dengan PDIP ketika kadernya disebut terlibat korupsi malah melempar ke pihak lain dan terkesan melindungi kadernya yang diduga terlibat korupsi.

“Sebaiknya PDIP atau Hasto jangan menyiramkan air cuci tangan ke pihak lain, tidak elok dalam pemegakan hukum maupun politik. Hadapi saja permasalahan korupsi yang dituduhkan dengan bukti bukti bukan dengan opini,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto membeberkan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek yang telah merugikan negara sampai triliunan rupiah itu. Keduanya disebut telah menerima masing-masing sebesar USD 500 ribu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya membantah mengenai keterlibatan kadernya itu dalam korupsi e-KTP. Sebab, selama 10 tahun pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai moncong putih itu berada di luar pemerintahan.

Sehingga, lanjut Hasto, tidak ada representasi menteri PDIP di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Dengan demikian pula tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun.

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan, selama proyek e-ktp dicanangkan pun, pihaknya tidak pada posisi dalam pendekatan proyek. Melainkan, pada posisi mengusulkan pendekatan integrasi data yakni antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data di validasi melalui sistem single identity number.

Hasto menduga ada kecenderungan mantan Ketua Umum Golkar itu untuk menyebut sebanyak mungkin nama dalam kasus tipikor. Ia menuturkan, hal itu ditenggarai lantaran Novanto mengharapkan status justice collaborator. (Inikata/Fajar).

http://www.inikata.com/dua-kader-pdip-diduga-terima-uang-korupsi-e-ktp-demokrat-anggap-politik-cuci-tangan/

PDIP (157 kader)
Partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo ini berada pada urutan teratas. Berikut ini beberapa nama kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi.

Partai Demokrat (49 kader)
- Jero Wacik (Menteri ESDM).
Bekas Menteri Pariwisata itu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahan kewenangan senilai Rp 9,9 miliar.

https://nasional.tempo.co/read/609068/anas-dan-466-politikus-yang-dijerat-kasus-korupsi