Suasana Gerbang Tol Bogor, Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2018). Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif tol menjadi kurang dari Rp1.000/km.
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memerintahkan kabinetnya berembuk menurunkan tarif tol. Sebab, tarif sebesar Rp1.300 per kilometer ini dikeluhkan masyarakat terlalu mahal.

Kamis (22/3/2018) Presiden memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi ke Istana Negara. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol juga turut serta.

Menteri Basuki menjelaskan, untuk tarif tol kendaraan golongan I pada 1980-an sekitar Rp200/km-Rp300/km. Kemudian tahun 2000-an sampai tahun 2010 tarifnya Rp600/km-Rp700/km. Sedangkan dalam periode 2010-2017 tarifnya Rp900/km-Rp1.300/km.

Nah, Presiden Jokowi ingin tarif tol turun hingga menjadi kurang dari Rp1.000/km.

Menurut Basuki jika dilihat dari besarnya inflasi, biaya konstruksi, pajak, bunga, maka besaran tarif tol saat ini dikategorikan wajar.

Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fathur Rahman menjelaskan, tarif tol saat ini yang dianggap mahal merupakan konsekuensi dari mahalnya biaya pembangunan jalan tol itu sendiri.

"Pembangunan mahal, jadi tarifnya juga mahal," kata Fathur kepada detikFinance, Kamis (22/3/2018).

Pembangunan jalan tol sekarang mahal, karena jalan tolnya terlambat dibangun. Akibat terlambat dibangun, biaya pembangunannya pun menjadi bengkak.

Hal itu disebabkan kenaikan harga bahan bangunan hingga biaya tenaga kerja. "Kalau jalan tol dibangun sejak dulu, biaya tak akan akan semahal sekarang," kata dia,
Mungkinkah tarif tol turun?
Basuki menjelaskan penurunan tarif tol akan membuat laba keuntungan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tergerus. Dampaknya, pengembalian investasi yang telah dikeluarkan BUJT akan menjadi semakin lama.

Masalahnya, durasi BUJT mengelola jalan tol dibatasi masa konsesi. Maka, langkah agar tarif tol bisa diturunkan adalah memperpanjang masa konsesi BUJT.

Sehingga BUJT akan mendapatkan jaminan bahwa modalnya akan kembali dan mendapatkan keuntungan, meski pengembaliannya jadi lebih lama.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyakan pihaknya masih mengkaji solusi ini dengan rencana kebijakan perpanjangan masa konsesi.

Menurutnya, pemerintah hanya bisa memberikan masa konsesi tol maksimal 50 tahun. "Kalau sekarang ada yang 35 tahun, 40 tahun, atau 45 tahun. Masih kami kaji," kata dia seperti dipetik dari Katadata.co.id.

Solusi lain adalah menyederhanakan golongan kendaraan yang melintasi tol. Berdasarkan Keputusan Menteri PU No 370/KPTS/M/2007, saat ini ada 5 golongan kendaraan yang boleh masuk jalan tol.

Golongan I adalah Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus. Sedangkan golongan II hingga V adalah truk dengan 2-5 gandar.

Basuki mengatakan pihaknya akan memangkas jumlah golongan kendaraan ini. Rencana penyederhanaan ini akan dilakukan dengan menghapus dan menggabungkan golongan Kendaraan IV dan V.

Sehingga, tarif tol hanya akan ada tiga golongan. Dengan penyederhanaan golongan ini otomatis akan membuat rata-rata tarif tol turun.

"Jadi nanti yang Rp86 ribu bisa menjadi Rp72 ribu, yang Rp144 ribu bisa jadi Rp96 ribu saja," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).

Usulan lain adalah perlunya fasilitas insentif pajak (tax holiday) bagi investor jalan tol. Fasilitas ini diusulkan hanya akan diberikan bagi tol yang baru beroperasi.

Basuki mengatakan akan ada Peraturan Presiden yang khusus mengatur soal ini. "Sedangkan untuk tax holiday ada di Menteri Keuangan (kewenangannya)," kata dia.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...arif-tol-turun

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Peneliti di balik skandal data Facebook merasa dikambinghitamkan

- Go-Jek dikasih duit kok masih mengutip biaya

- Novanto sebut Puan dan Pramono Anung terima uang e-KTP