Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menganggap wajar utang pemerintah yang sudah menembus Rp 4.000 triliun.

Baru-baru ini, Menko Darmin menyebut, utang pemerintah yang sudah menembus angka Rp 4.000 triliun di era pemerintahan Joko WIdodo merupakan hal wajar, mengingat gencarnya pembanguan infrastruktur yang dilakukan.

"Bisa saja pemerintah tidak menambah utang, tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat," kata Darmin.


Namun, Faisal tidak sepakat dengan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Menurut dia, utang yang ditarik pemerintah selama ini hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Terbukti sekali bahwa tidak benar apa yang dikatakan pak Darmin. Tak utang, tapi pembangunan infrastruktur lambat. [...] Utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur," kata Faisal dalam sebuah diskusi, Rabu (21/3/2018).

Faisal menjelaskan, tidak semua proyek infrastruktur prioritas dibiayai melalui kas keuangan negara. Keterbatasan keuangan negara, membuat pemerintah harus bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pelat merah untuk membiayai pembangunan.

"Yang berutang itu bukan APBN, tapi BUMN. LRT itu dari APBN cuma Rp 1,6 triliun, selebihnya disuruh Adhi Karya. Pembangunan transmisi listrik, dulu di APBN sekarang PLN yang bangun," katanya.

Bahkan, Faisal menduga utang pemerintah sebagian besarnya justru digunakan untuk alokasi belanja pegawai. "Jadi utang itu digunakan lebih banyak untuk meningkatkan pos lain, termasuk belanja pegawai. Ini bukan jaman orde baru lagi. Kalau orde baru, utang dipakai seluruhnya untuk pembangunan," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, total biaya pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun, dari yang semula diperkirakan Rp 5.500 triliun.

Rinciannya, sekitar 33% atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah, 25% atau sekitar Rp 1.175 triliun berasal dari BUMN, dan sisanya sebesar 42% atau Rp 1.974 triliun berasal dari kerjasama dengan sektor swasta.

Rp. 4000 T