JAKARTA, KOMPAS.com - Program rumah DP Rp 0 menjadi salah satu unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Rumah susun di Pondok Kelapa menjadi rumah DP Rp 0 pertama yang sedang dibangun. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami masyarakat sebelum membeli rumah itu. Sandiaga sudah menggelar workshop untuk menjelaskan tentang hal itu mulai dari syarat sampai aturan maksimal gaji dan subsidinya, kemarin, Rabu (14/3/2018).

Berikut ini adalah lima fakta mengenai program rumah DP Rp 0 itu:

1. Tidak boleh warga DKI dadakan

Bicara mengenai pembeli, syarat yang berada pada urutan pertama adalah harus warga DKI Jakarta. Aturan ini ternyata memiliki tambahan lagi. Pembeli harus sudah menjadi warga DKI Jakarta dalam jangka waktu tertentu.

Tepatnya, mereka sudah ber-KTP DKI Jakarta sejak 2013 atau sebelumnya. Dengan ketentuan ini, kata Sandiaga, warga Jakarta dadakan tidak bisa mengikuti program ini.

"Bukan warga dadakan. Bukan yang baru 6 bulan datang (menjadi warga DKI) lalu langsung mengikuti (program rumah DP Rp 0)," ujar Sandiaga.



Sandiaga mengatakan pembeli juga harus telah menikah. Mereka yang belum memiliki pasangan sah tidak bisa membeli rumah ini.

Usianya minimal harus 21 tahun. Ketentuan lainnya, pembeli belum pernah punya rumah sebelumnya ataupun mengikuti program rumah subsidi lain. Soal gaji, rumah DP Rp 0 dipasarkan kepada mereka yang penghasilannya maksimal Rp 7 juta per bulan.

"Ini klasifikasi target market kita adalah mereka yang combine penghasilannya maksima Rp 7 juta dan minimal UMP. Kami tahu ya UMP itu Rp 3,6 juta, kalau dua-duanya (suami istri) beraktivitas dan dapat Rp 7 juta, mereka bisa masuk target market DP Rp 0," ujar Sandiaga.



2. Bukan rumah tapak

Namun, jangan berharap rumah DP Rp 0 di Jakarta akan berbentuk rumah tapak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan harga tanah di Jakarta terlalu mahal untuk membangun rumah tapak DP Rp 0.

Padahal, syarat dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak adalah seharga Rp 140 juta per unit.

"Kenapa kami enggak bangun rumah tapak? Karena harga tanah di Jakarta besar sekali," ujar Agustino.

Skema FLPP adalah skema pemerintah pusat yang digunakan dalam program DP Rp 0 Pemprov DKI ini. Agustino mengatakan rumah tapak seharga Rp 140 juta hanya mungkin dibangun di daerah luar Jakarta. Di Jakarta, bahkan daerah paling pinggir seperti Rorotan masih memiliki harga lahan yang tinggi dan tidak bisa masuk ke skema FLPP.

"Rorotan yang berbatasan dengan Bekasi, di ujung Jakarta sana enggak bisa untuk bangun rumah tapak," ujar Agustino.

Oleh karena itu, rumah DP Rp 0 harus berbentuk rumah susun. Rusun menjadi yang paling ideal untuk program rumah DP Rp 0 dengan skema FLPP.



3. Penjualan diatur BLUD

Segala hal yang berkaitan dengan rumah DP Rp 0 ini nantinya akan diatur sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Tugas BLUD ini nantinya akan mengelola pembiayaan DP Rp 0 seperti mengurus uang muka dan menerima cicilan dari pemilik rumah.

Kemudian juga untuk mengendalikan penjualan rumah murah DP Rp 0. Agustino mengatakan pemilik rumah DP Rp 0 harus menjual rumahnya ke BLUD lagi.

"Penjualan rumah kembali harus lewat BLUD," kata Agustino.

Jika tidak dijaga, bisa-bisa rumah DP Rp 0 dibeli oleh warga yang tidak berhak. Misalnya oleh mereka yang membeli rumah hanya untuk berinvestasi. Agustino menegaskan sasaran program ini adalah warga berpenghasilan rendah.

Dengan peran penting BLUD ini, rumah DP Rp 0 tidak boleh dipasarkan di luar BLUD. Penjualan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa pun baru bisa dilakukan setelah BLUD terbentuk. Rencananya, BLUD akan terbentuk pada April.



4. Tidak ada subsidi Pemprov DKI

Kenyataannya, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan subsidi apa-apa untuk warga yang membeli rumah DP Rp 0. Dalam skema FLPP, DP rumah yang dibebankan kepada masyarakat adalah 1 persen.

Sementara itu sesuai namanya, rumah DP Rp 0 tidak membebankan DP apapun kepada pembeli. DP atau uang muka itu akan ditalangi oleh Pemprov DKI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu. Namun perlu digarisbawahi, uang muka itu hanya ditalangi, bukan disubsidi.

"Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP Rp 0 ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati.

Nantinya, pembayaran uang muka akan masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP Rp 0. Tuti mengatakan uang muka tidak harus selalu ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.



5. Perkara bunga bank

Saat menyicil rumah, biasanya warga harus membayar angsuran pokok rumah beserta bunganya. Setiap bank memiliki bunga yang berbeda-beda. Dalam skema FLPP, bunga yang dibebankan kepada masyarakat hanya 5 persen.

Agustino memastikan bunga cicilan rumah DP Rp 0 juga 5 persen. Namun jika suku bunga yang diberikan lebih dari 5 persen, akankah Pemprov DKI menanggung sisanya?

"Pedomannya FLPP saja yaitu 5 persen. Kalau (bunga) lewat 5 persen, saya enggak bilang akan subsidi ya. Saya belum berani statement ada subsidi atau tidak kalau lebih dari 5 persen," ujar Agustino.

Agustino belum bisa memastikan Pemprov DKI menanggung bunga cicilan itu. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati mengatakan masalah bunga KPR masih digodok oleh tim terlebih dahulu. Nantinya akan diatur dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kalau di FLPP betul (bunga KPR) 5 persen. Kalau di Jakarta seperti apa? Itu lagi digodok oleh tim Pak Agustino," ujar Tuti.