Jakarta - Kementerian BUMN merespons curhatan pengusaha yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah, khususnya jalan tol. Keluhan tersebut disampaikan Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menjelaskan, pembangunan jalan tol yang dilakukan BUMN hanya meneruskan proyek-proyek yang selama ini tak berjalan. BUMN masuk mempercepat pembangunan tersebut.

"Bukan, kan gini harus tahu ceritanya, yang dibangun BUMN yang pertama tol yang tidak jalan konsensinya sudah diberikan ke swasta, seperti Bogor-Sukabumi, seperti Becakayu. Itu BUMN beli konsensinya, konsensinya kemudian dibeli oleh BUMN untuk mendukung percepatan. Itu dari siapa? Itu swasta," jelas dia kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Untuk proyek baru, kata Ahmad, tidak menarik bagi pelaku usaha. Conthnya seperti Tol Trans Sumatera.

"Terus yang baru-baru, tender baru sudah tak terlalu menarik, mau Sumatera? Mau kemudian itu nyebrang Merak ke selatan itu kan nggak menarik. BUMN invest, return-nya nggak terlalu tinggi BUMN," ujar dia.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur di Jawa hanya meneruskan proyek-proyek yang selama ini berhenti.

"Kalau yang di Jawa kita memang beli dari konsesi yang swastanya berhenti. Beli lho itu. Sukabumi dari Bakrie, Becakayu dari grup itu," tutup dia

Sementara Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaskan soal dominasi di proyek infrastruktur.

Dia mengatakan mengapa pihaknya minim melibatkan kontraktor swasta karena proyek yang mereka kerjakan merupakan suatu penugasan dari pemerintah lewat Kementerian BUMN, yang mana dari segi kelayakan (feasible) tidak begitu memungkinkan untuk tujuan komersial.

"Hutama Karya ini saat ini ada penugasan, tetapi yang ditugaskan adalah proyek infrastruktur yang tidak feasible secara komersial, tapi secara ekonomi," katanya dalam diskusi bersama pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

Meski sejumlah proyek infrastruktur sudah mulai menjajaki skema pembiayaan yang lebih kreatif tanpa mengandalkan APBN, tapi masih ada proyek yang menggunakan cara lama yang jika melibatkan swasta rasanya tidak memungkinkan.

"Itu juga tidak tahu, waktunya sudah dibayar, uangnya dari mana," ujarnya.

Dia mencontohkan, misalnya untuk proyek tol Trans Sumatera dan Bendungan Way Apu di Maluku akan rumit jika melibatkan swasta. "Masalah tanah, baik BUJT (badan usaha jalan tol) maupun kontraktor itu harus memberikan dana talang. Libatkan swasta ini juga sungkan," jelasnya.

"Kita dengan BUMN itu juga ada penugasan. Dengan Waskita Karya di Way Apu. Itu baru dibayar tahun depan. Belum juga untuk pembebasan tanah, diputuskan, tapi dana pemerintah belum ada. Belum matangnya dana, kita mau ajak swasta pun jadi mikir," tambahnya.

https://finance.detik.com/infrastruk...i-respons-bumn

Pengusaha Beberkan Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur Pemerintah

Jakarta - Perusahaan swasta mengeluhkan proyek infrastruktur pemerintah yang kebanyakan digarap BUMN, sementara keterlibatan mereka sangat kecil. Benarkah?

Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rachmadi memaparkan hitung-hitungan yang akhirnya membuat pihaknya berani menyatakan kalau proyek infrastruktur pemerintah mayoritas memang dikerjakan BUMN.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Berapa persen keterlibatan swasta?

Baca juga: Pengusaha: Presiden Genjot Infrastruktur, Kita Kurang Dilibatkan

"Totalnya proyek konstruksi 4.000 triliun. Kue BUMN itu kan sekitar 55% tapi itu kan hanya 8 kontraktor, sementara ada 140 ribu kontraktor (swasta) itu kebagian hanya 45%, kan ini terlalu timpang," katanya ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

Jika dipecah, dari proyek senilai Rp 4.769 triliun, maka porsi BUMN yang 55% sama dengan Rp 2.623 triliun. Kata dia itu dibagi untuk 8 BUMN. Berarti jika dipukul rata masing-masing BUMN mendapatkan proyek senilai Rp 328 triliun.

Baca juga: Swasta Kontraktor Utama Proyek Infrastruktur Jokowi, Bisakah?

Sementara untuk swasta, porsinya Rp 2.146 triliun. Jika dilihat angkanya tidak terlalu jauh. Hanya saja kata dia kue sebesar itu harus dibagi setidaknya untuk 140 ribu kontraktor. Artinya masing-masing kontraktor hanya bisa menggarap proyek senilai Rp 15,3 miliar.

Dari sini baru terlihat perbandingannya. Untuk satu kontraktor BUMN mampu menggarap proyek senilai Rp 328 triliun. Sementara satu kontraktor swasta hanya Rp 15,3 miliar. (hns/hns)

https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3916917/pengusaha-beberkan-dominasi-bumn-di-proyek-infrastruktur-pemerintah

BUMN
Serbuan TKA Cina they said..