Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan mengaku masih melakukan kajian sebelum menandatangani naskah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil revisi. Sebab, dirinya mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Ini (kalau) saya tanda tangan, nanti masyarakat sampaikan (UU MD3) ini didukung penuh (oleh Presiden). Enggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian," ucap dia, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2).

Ia memaklumi keresahan di masyarakat akibat UU MD3 terbaru itu.


"Ya, saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk, ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk," tuturnya.

Presiden mengatakan bakal melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menandatangani UU MD3 tersebut.

"Saya rasa kita tidak ingin penurunan kualitas demokrasi. Saya ingin agar ada kajian-kajian apakah perlu ditandatangani atau tidak," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Terlepas dari itu, Jokowi memahami bahwa UU tersebut akan sah dengan sendirinya meskipun tanpa tanda tangan dirinya.

"Itu risiko yang ada di Undang-Undang. Memang saya tanda tangan atau tidak sama saja," ucapnya.

Diketahui, Pasal 20 ayat (5) UUD 45 menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR namun tidak disahkan oleh Presiden tetap wajib diundangkan dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui.

Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah sah sebagai UU meski Presiden tidak menandatanganinya 30 hari sejak rancangan UU itu disetujui bersama.

Sementara, UU MD3 itu disahkan dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, pada Senin (12/2). (arh)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180221185833-32-277855/jokowi-belum-tanda-tangan-karena-tak-mau-dicap-dukung-uu-md3