Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan dua catatan terkait dengan pelaksanaan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Drs. H. M. Jusuf Kalla (Jokowi –JK).

Dua catatan itu diberikan Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur saat menjadi penanggap pada acara diskusi Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi – JK di Kampus Universitas Mataram, Jumat, 9 Maret 2018 siang.

Saat ini, pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur skala besar. Gubernur menyatakan perhatian kepada pembangunan infrastruktur skala besar tidak harus berarti pembangunan infrastruktur yang melibatkan padat karya menjadi berkurang. Pemerintah pusat diharapkan bukan hanya fokus membangun infrastruktur skala besar seperti jalan tol, kereta api ringan atau Light Rail Transit ( LRT), MRT dan lainnya yang padat teknologi.

“Tetapi  juga pembangunan infrastruktur yang sangat nyata dan langsung terkait dengan  masyarakat,” katanya.

Menurut  TGB, pemerintah perlu juga memperhatikan pembangunan irigasi teknis yang langsung masuk ke sawah petani. “Sehingga tidak hanya (membangun) infrastruktur besar. Tetapi infrastruktur yang langsung menyentuh kepemilikan, aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

TGB merasa agak khawatir. Jika yang dibangun pemerintah infrastruktur skala besar saja maka akan menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi penikmat keberadaan infrastruktur tersebut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur skala besar perlu juga diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung sarana ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur skala besar hanya akan membuat pengusaha besar bisa mendistribusikan barangnya lebih murah ke masyarakat. Sehingga, yang lebih besar menikmati keberadaan infrastruktur besar itu adalah para pengusaha besar. Namun, masyarakat kemungkinan tak mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang besar dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Meskipun demikian, gubernur mengapresiasi program pembangunan infrastruktur  yang dilakukan pemerintah pusat sejak 2014 lalu. Ia meyakini, pembangunan infrastruktur yang luar biasa dilakukan pemerintahan Jokowi – JK yang sekarang akan terlihat hasilnya pada 2019 hingga 2021 mendatang.

Gubernur dua periode ini menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang diambil Pemprov NTB sejak 2008 hingga saat ini sama dnegan pemerintah pusat, yakni pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan provinsi didukung regulasi berupa Perda tahun jamak menjadi daya ungkit pembangunan di NTB.

Gubernur mengatakan, beberapa kali NTB mendapatkan penghargaan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan berbasis kawasan atau potensi wilayah.

“Jadi, ada hitung-hitungannya. Kalau kawasan itu proyeksinya 10 tahun kedepan menghasilkan kemanfaatan ekonomi, menghadirkan tenaga kerja sekian, kalau terbuka maka dibangun infrastrukturnya,” jelasnya.

Infrastruktur yang dibangun bukan semata-mata untuk melancarkan mobilitas masyarakat atau barang dan jasa. Tetapi dikaitkan dengan kemampuan pembangunan infrastruktur itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Hal itulah yang dilakukan sejak 2008 lalu.

Hasilnya, kata gubernur, pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB di luar sektor tambang mencapai 7,1 persen. Selain itu, gini rasio juga mampu ditekan di bawah rata-rata nasional. Pengangguran berada pada posisi 3,32 persen dan angka kemiskinan mampu diturunkan sebesar 1,02 persen pada 2017, yang merupakan penurunan tertinggi ke dua di Indonesia.

Selain memberikan catatan terhadap program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat. Gubernur juga menyoroti maraknya keberadaan retail modern. Menurutnya, keberadaan retail modern ini berpengaruh terhadap struktur ekonomi masyarakat dan sosial keagamaan.

Masyarakat desa yang dulunya menjadi donatur untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan keberadaan retail modern, kontribusinya semkain berkurang. Jangankan menjadi donatur, kata gubernur, masyarakat yang dulunya punya kios atau toko, dengan keberadaan retail modern, agak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

‘’Sekarang kios-kios jarang laku. Sekarang masyarakat itu belinya di retail modern. Sehingga warga desa yang semula jadi donatur, mereka tak mampu lagi. Jangankan jadi donatur, untuk memenuhi kebutuhannya agak kesulitan,” bebernya.

TGB berkesimpulan bahwa liberasi ekonomi yang terjadi sampai di tingkat desa tidak hanya berpengaruh terhadap struktur ekonomi. Namun struktur keagamaan juga berubah. Uang yang ada tidak lagi beredar di pengusaha-pengusaha tingkat desa atau pedagang kecil. Tetapi uang yang ada disedot ke luar daerah.

‘’Jadi liberasi ekonomi dibuka benar-benar tanpa ada kontrol. Itu tidak hanya berdampak terhadap penguasaan aset. Tapi juga berpengaruh terhadap kohesivitas sosial,’’ tandasnya.

TGB memberikan masukan agar dibuat jaringan pengaman akibat liberasi ekonomi tersebut. Supaya liberasi kebijakan itu tak memporak-porandakan struktur sosial yang sudah terbangun di masyarakat. (nas)Sumber