BANJARMASINPOST.CO.ID, MATARAM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) mengangkat map merah dan memberi nilai C pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (9/3/2018).

Ketua BEM Unram, Liga Ayun Selatan, menyampaikan hasil kajian mereka dengan sampul merah.

Sambil mengangkat tangan, Liga menyampaikan hasil penilaian mahasiswa di NTB atas kinerja Pemerintahan Jokowi dengan nilai C atau cukup.

(KOMPAS.com/Fitri)Liga Ayun Selatan Ketua BEM Unram, menitipkan hasil kajian bersampul merah pada Presiden Jokowi. Hasil kajian tersebut dititipkan pada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat diskusi nasional Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi di Universitas Mataram, Jumat (9/3/2018).

"Kami memberi nilai C atas pemerintahan Jokowi," ujar Liga disambut tepuk tangan 600-an mahasiswa ini.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu heboh Ketua BEM UI memberi kartu kuning (map kuning) kepada pemerintahan Presiden Jokowi karena dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan di Asmat, Papua.

Ternyata, tiga tahun kepemimpinan Jokowi juga menjadi sorotan masyarakat dan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka menuntut pemerintahan Joko Widodo untuk lebih memerhatikan daerah.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram itu mengikuti diskusi nasional terkait capaian tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo, yang digelar di auditorium Unram, Jumat (9/3/2018).

Acara tersebut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroh, Gubernur NTB Zainul Majdi, dan akademisi Universitas Mataram, Firmansyah.

Diskusi cukup panas setelah dua ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari IKIP Mataram dan Unram menyampaikan kritik mereka terhadap pemerintahan Jokowi.

Mahasiswa lain berseloroh, hal itu sebagai bentuk lain dari kartu merah.

Namun, penyampaian yang berapi-api ditanggapi santai Moeldoko.

Ia menerima satu jilid hasil kajian mahasiswa bersampul merah itu berikut pernyataan sikap mereka.

Sang ketua BEM mewakili seluruh mahasiswa Nusa Tenggara, menuju panggung dan memberikan langsung hasil kajian mereka terkait sepak terjang Jokowi selama ini dan dampaknya bagi wilayah NTB.

“Tapi kami mau bapak menandatangani beberapa poin kajian kami dan nanti jika sudah diterima Jokowi tolong disebarkan di media sosial dan media nasional, agar kami yakin apa yang kami kaji ini telah sampai pada Jokowi,” tuturnya.

Namun Moeldoko menolak menandatanganinya.

Sebab ia harus mempelajari apa yang dititipkan mahasiswa untuk presiden Joko Widodo melalui dirinya.

“ Saya pelajari dulu apa kajian ini benar atau tidak, kita sama-sama dari akademisi, jadi harus diperiksa dan dipelajari dulu," tuturnya.

Moeldoko mengaku gembira dengan sambutan dan hujan kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengatakan, kritik tidak menjadi persoalan, berbeda dengan menghina.

Bukan hanya mahasiswa, Gubernur NTB, Zainul Majdi sebagai penanggap diskusi juga mengkritik banyaknya ritel yang mematikan ekonomi masyarakat di pedesaan dan kampung.

Hal itu berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat kecil yang dikhawatirkan berimbas pada munculnya pemahaman radikal karena merosotnya perekonomian mereka.

Ia menjelaskan, menjamurnya ritel tidak hanya berpengaruh pada struktur ekonomi di desa.

Karena uang tidak lagi beredar di lingkaran orang-orang atau pengusaha tingkat desa ataupun pedagang kecil.

“Tapi kemudian dia (uang itu) disedot dan ditarik ke Jakarta atau entah kemana. Tidak hanya struktur ekonomi yang berubah tetapi juga institusi sosial keagamaan yang terpengaruh," ucapnya.

"Ketika kita bicara radikalisme maka menjaga institusi keagamaan di tingkat desa termasuk kegiatan keagamaan sesungguhnya benteng yang sangat kuat untuk mencegah radikalisme itu," tambahnya.

Majdi juga mengingatkan, jika membuat aliran kebijakan ekonomi yang sifatnya liberal maka harus disiapkan di tingkat bawah atau masyarakat jaringan pengaman.

“Supaya liberalisasi kebijakan itu tidak memporakporandakan struktur ekonomi dan sosial yang sudah terbangun di masyarakat,” kritiknya. (*)Sumber