Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan pihaknya akan menghadap Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan mengenai pembatalan rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng.

"Saya menugaskan Komisi III DPRD Bali untuk menghadap ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tiba-tiba mengeluarkan pernyataan pembangunan bandara di Bali bagian utara dibatalkan," kata Sugawa Korry di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan dengan adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu, warga masyarakat Bali ada kekecewaan, sebab untuk pemerataan pembangunan perlu ada keseimbangan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara.

"Yang perlu dipertanyakan ke pemerintah pusat adalah mengenai dasar kajian. Sudah sejauh mana kajian tersebut dilakukan sehingga ada pembatalan. Untuk memutuskan hal tersebut harus perlu kajian yang mendalam dan konfrehensip dari berbagai disiplin ilmu," ucapnya seperti dilansir dari Antara.

Sugawa Korry mengatakan untuk pembangunan proyek besar sangat memerlukan investasi tinggi, apalagi rencana pembangunan bandara internasional itu sepenuhnya dibiayai investor, sehingga tidak ada mengeluarkan dana APBD dan APBN.

DPRD Bali akan mempertanyakan persoalan tersebut ke pemerintah pusat, sehingga permasalahan yang dihadapi Pulau Bali menjadi jelas. Terlebih lagi pemerintah pusat berharap ada investor luar negeri, ketika ada yang ingin memasukkan investasi justru malah pembangunan bandara tersebut dibatalkan.
https://law-justice.co/pembangunan-bandara-buleleng-dibatalkan.html