Jakarta , Law-Justice.co - Pemerintah mengungkapkan kemajuan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) per 1 Februari 2018, baru mencapai 3,8 persen. Sehingga target pengadaan listrik tersebut dipastikan tidak akan tercapai.

Pemerintahan Jokowi semula berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.847 megawat yang ditargetkan selesai pada 2019 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di atas 7%.

Pemerintah berharap swasta dapat mengambil peran lebih besar dengan membangun lebih dari 75% proyek listrik tersebut, sisanya menjadi tanggung jawab perusahaan listrik negara, PT PLN.

Namun demikian hingga 1 Februari, status program 35.000 MW, yaitu: baru sebesar 1,362 MW pembangkit listrik yang telah beroperasi secara komersial, sebesar 17,116 MW tengah dalam tahap konstruksi dan 12.693 MW telah melakukan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). Sementara sisanyam masih dalam proses pengadaan dan tahap perencanaan.

Meski demikian juru bicara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi mengatakan angka tersebut menunjukkan ada kemajuan di sektor ketenagalistrikan. Apalagi menurutnya, ada 1.061 MW pembangkit listrik yang telah beroperasi hanya di bulan November tahun lalu.

“Peningkatan itu hanya dapat terjadi berkat dukungan PLN dan swasta (independent power producer/IPP,” kata Agung pada akhir pekan seperti dilaporkan the Jakarta Post.

Program yang diluncurkan pada Mei 2015 tersebut merupakan salah satu mega proyek yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Tujuannya, untuk memenuhi target elektrifikasi di Tanah Air hingga 100%.

Sementara itu PLN sebelumnya mengatakan pihaknya hanya mampu menargetkan pembangkit listrik dengan total kapasitas 22.000 MW dari program 35.000 MW tersebut. Penyebabnya antara lain, melemahnya pertumbuhan penjualan listrik yang hanya mencapai 4% tahun lalu, jauh di bawah perkiraan sebesar 8,3%.


Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengatakan pasrah jika proyek pembangunan infrastruktur listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) tidak tercapai pada 2019 nanti.

Jokowi mengatakan target itu dipastikan molor lantaran pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5 persen. Padahal, untuk mencapai target itu, asumsi pertumbuhan ekonomi sedikitnya harus berada pada level 6 persen.

https://law-justice.co/realisasi-mega-proyek-listrik-jokowi-35-000-mw-masih-minim.html