Warga mengantre untuk melakukan registrasi ulang kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). Kementerian Kominfo menjamin keamanan data kependudukan pengguna.
Kekhawatiran bocornya data kependudukan dalam registrasi ulang nomor telepon seluler prabayar mulai menghiasi berita.

Dalam 2 hari ini beredar berita kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Data kependudukan itu digunakan untuk pendaftaran ulang nomor telepon hingga tenggat 28 Februari 2018.

Kontan pada Minggu (4/3/2018) memberitakan, data itu bocor. Kasusnya, ada seorang pengguna twitter yang NIK dan KK-nya didaftarkan untuk 50 nomor telepon berbeda.

Padahal, pengguna Indosat Ooredoo itu mengaku hanya memiliki 1 nomor. Namun Kontan tak menyebut nama pengguna tersebut atau menyertakan akun twitternya.

Berita ini lalu dimuat ulang di Warta Kota pada Senin (5/3/2018) dan Tribun News, pada Selasa (6/3/2018).

Kabar yang tersiar tumpang tindih antara kebocoran data dan penyalahgunaan data.

Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah adanya kebocoran data. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Noor Iza, membenarkan terdapat laporan masyarakat soal pendaftaran 50 nomor telepon yang menggunakan satu NIK tertentu.

"Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data," tutur Noor Iza, seperti dikutip dari situs Kominfo, Senin (5/3/2018).

Selama ini, data kependudukan dan nomor telepon ini tersebar di beberapa instansi, sehingga membuka celah penyalahgunaan. Misalnya imigrasi, kelurahan, hingga perbankan.

Menurut Pengamat telekomunikasi, Moch S. Hendrowijono, sangat mudah bagi pemegang data kependudukan menggunakan NIK dan nomor KK untuk meregistrasi ulang nomor mereka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjamin, data kependudukan pengguna yang telah registrasi dipastikan tidak akan bocor.

"(Data) dari Kominfo tidak bocor, operator juga tidak bocor karena datanya tetap ada di Dukcapil. Yang dilakukan otorisasi itu adalah kecocokan dari pelanggan kepada operator dicocoknya NIK dan KK dengan database milik Dukcapil, bukan data di operator, hanya konfirmasi saja," tutur Rudiantara ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018), seperti dipetik dari detikinet.

Kementerian mengingatkan, penyalahgunaan identitas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli mengingatkan agar pengguna registrasi ulang menggunakan data pribadi sendiri. Bukan mengambil data yang beredar di internet.

"Menggunakan data NIK dan KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum," ujar Ahmad.

Masa registrasi ulang sudah dibuka sejak 31 Oktober 2017 dan ditutup 28 Februari 2018. Ketika masa registrasi berakhir dan konsumen belum mendaftarkan kartunya, nomor akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi secara bertahap.

Belum diketahui pasti, berapa nomor yang sudah registrasi ulang. Jumlah terakhir yang diperbaharui pada 28 Februari, mencapai 305.782.219 nomor.

Nomor paling banyak yang registrasi ulang adalah Telkomsel dengan 142 juta kartu. Lalu Indosat Ooredoo 101 juta kartu, XL Axiata 42 juta, Smartfren 13 juta, Hutchison 3 Indonesia (Tri) 5,8 juta, dan Sampoerna Telekomunikasi 9 ribu.

Jika anda ingin memeriksa apakah NIK dan KK anda sudah dipakai untuk registrasi ulang, bisa diperiksa di laman-laman berikut;

Telkomsel: https://telkomsel.com/cek-prepaid atau ketik *444# Indosat Ooredoo: ketik INFO#NIK kirim ke 4444 atau https://myim3.indosatooredoo.com/ceknomor/indexXL Axiata: ketik *123*4444#Tri Indonesia: https://registrasi.tri.co.id/ceknomorSmarfren: https://my.smartfren.com/check_nik.php



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ata-nik-dan-kk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kuota di Universitas Halu Oleo terbanyak dalam SNMPTN 2018

- Sumber air bersih warga Asmat hanya air hujan

- Waspadai dampak labilnya Rupiah