Jakarta - Presiden Jokowi belum menandatangani UU MD3, yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai molornya penekenan UU MD3 ini karena Presiden Jokowi tidak memiliki penasihat tata negara.

"Kasihan Presiden. Saya sedih melihat Presiden gak punya penasihat tata negara, jadi nggak konstitusional dan ngawur serta ngidul aja," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (5/3/2018).


Bahkan Fahri menyebut bahwa orang-orang di sekitar Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam masalah itu, hingga mereka terlihat ngawur dalam bekerja. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Jokowi harus berhati-hati.


"Presidennya harus hati-hati. Nggak punya penasehat tata negara sih, jadi ngawur gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago di sekitar Presiden, tapi tidak jelas tuh Presiden. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul," ucapnya.

Fahri juga menilai Jokowi tidak memiliki orang ahli dalam bidang ekonomi. Sehingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh orang nomor satu dibangsa ini tidak subtansial.

"Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat substantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti," katanya.


Menurut Fahri, ada pihak yang mendorong Jokowi melawan 'Kotak Kosong' pada Pilpres 2019.

"Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, gak bisa manusia," jelasnya.(mpr/tor)

sumur