Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menemui massa yang menggelar aksi di halaman Kantor Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia tiba di lokasi pukul 17.30 WIB. Dari pantauan Suara.com, Yusril keluar dari kendaraannya dan langsung disambut massa yang telah menunggunya.

Tanpa basa-basi Yusril langsung melebur diantara kerumunan massa itu. Ia langsung menaiki mobil komando untuk menyampaikan sedikit orasi di hadapan para tokoh Ormas dan perwakilan DPC PBB dari seluruh Indonesia.

“Dalam persidangan di Bawaslu, kita sudah menyampaikan bukti, saksi ahli dan sangat sulit untuk dibantah oleh KPU dalam persidangan,” ujarnya dalam orasi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jum'at (2/3/2018).

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu memastikan, hasil keputusan sidang tersebut akan dimenangkan PBB.

“Jika menang, KPU harus berjiwa besar untuk tidak melanjutkannya lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga masalah tersebut akan berlarut-larut. Ini bukan keputusan pribadi, ini adalah keputusan negara,” ungkapnya.

Yusril pun menilai, jika semua sudah memenuhi syarat, akan suatu kesalahan jika KPU mempersulit PBB mengikuti pemilu. Diapun khawatir jika KPU melakukan hal itu, maka akan ada banyak demo lagi.

Sebelumnya, aparat kepolisian berjaga di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018) pagi. Penjagaan ini dilakukan menjelang aksi demonstrasi pendukung Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka protes PBB tidak lolos verifikasi dalam Pemilu 2019. Massa yang berdemo sekitar 300 orang.

Aksi tersebut sebagai buntut dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, mengklaim partainya pantas lolos jadi peserta Pemilihan Umum 2019. Alasannya, PBB lolos proses penyaringan peseta Pemilu yang dilakukan KPU di semua kabupaten/kota, kecuali Manokwari Selatan.

“Di situ kita dikerjain, padahal di sana kita punya anggota DPRD dua orang. Mustahil dong kalau nggak memenuhi syarat anggotanya,” ujar Yusril di usai Sidang Ajudikasi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Yusril heran di Kabupaten Manokwari Selatan itu KPU di sana mengaku mengadakan verifikasi, padahal mereka tidak pernah melakukan verifikasi.

Sementara PBB juga sudah diverifikasi pada Januari 2018 di Papua Barat, yaitu pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Lalu muncul putusan MK tanggal 11 Januari dan memerintahkan parpol baru dan lama semua di verifikasi dan KPU memutuskan verifikasi cukup dilakukan 75 persen di kabupaten/kota.