Sebuah situs penyedia konten pornografi yang berbasis di Amerika Serikat melansir data pengunjung hingga tahun 2016. Mengejutkan, lantaran nama Indonesia menempati posisi kedua setelah India. 
Bahkan 74% di antaranya berasal dari generasi muda. Rata-rata durasi warganet Indonesia menghabiskan waktu selama 3 menit 36 detik untuk menonton film porno di situs tersebut.
Catatan tersebut begitu kontradiktif dengan aktivitas pemblokiran masif yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun 2015 terkait situs penyedia konten pornografi. 
Seperti dikutip dari laman resmi Kominfo, sepanjang tahun 2017 telah diblokir 27.000 situs berkonten negatif. Konten pornografi dan radikalisme mendominasi daftar pemblokiran. 
Beberapa kalangan menilai kemudahan dalam mengakses situs porno lantaran Indonesia tidak menerapkan sistem single gateway seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok. Sehingga segala bentuk akses internet dapat terpantau dan dikendalikan oleh pemerintah.

"Kalau single gateway lebih pada kebijakan pemerintah dalam mengatur konten tertentu. Contohnya seperti di Tiongkok karena kebetulan ideologi mereka seperti itu," ujar Digital Forensic Analyst, Ruby Alamsyah kepada ayobandung, Kamis (1/3/2018).
Namun, Ruby menilai bahwa penerapan sistem single gateway sebenarnya tidak mencerminkan ideologi Indonesia sebagai negara demokrasi. Maka cara pemblokiran situs berkonten negatif yang gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini masih dinilai paling demokratis. 
"Kalau di Indonesia, sistem single gateway tidak akan ideal karena akan banyak protes terkait masalah hak asasi manusia. Lalu infrastruktur internet di Indonesia terlalu luas dan banyak sumber," ujar Ruby.
Jika melihat sampel di seluruh negara dunia maka penanganan akses situs pornografi sebenarnya kembali pada individual dan lingkungan pendidikan yang dibangun. Sehingga dengan sendirinya konsumsi terkait situs pornografi akan berkurang.
"Internet itu sama seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan positif atau negatif. Seperti pisau yang dijual bebas tapi tidak ada yang melarang. Maka kembali lagi ke individu," tutup Ruby. 
 
http://ayobandung.com/read/20180301/...o-di-indonesia