Liputan6.com, Jakarta - Peluncuran rumah tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, batal dilaksanakan hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan program rumah tapak itu bukan program Pemprov.

Rumah tapak di Rorotan dikembangkan PT Nusa Kirana. Perusahaan itu berusaha menggandeng Pemprov DKI untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Cek saja program siapa? Program pemprov? Tidak ada. Cek saja," kata Anies di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2018).

Ia mengungkapkan punya alasan enggan mengomentari soal rumah tapak itu. Pembahasan yang belum tuntas soal status kepemilihan dan skema pembiayaan antara Pemprov dan pengembang menjadi pertimbangannya.

"Yang bilang (groundbreaking) hari ini siapa juga. Makanya kemarin ditanyain saya enggak mau komentar," kilah Anies.

Mantan Mendikbud itu menegaskan, tidak akan menyampaikan rencana porgram yang belum final. "Saya prinsipnya Anda tahu. Tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Jadi semuanya siapain, semua tertata baik sudah siap baru umumkan," katanya.

Anies menjelaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digunakan dalam program Rumah DP 0 Rupiah, hanya bisa dilaksanakan Pemprov DKI atau Pemerintah pusat.

Penyelenggaraannya, kata dia, ada tata kelola dan prosedur baku. Anies mempersilakan insisiatif swasta seperti dalam kasus Rumah DP 0 di Rorotan.

"Kami tidak permah melarang tapi kalau melibatkan Pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya," ujar Anies.

Tergantung Kesiapan

Anies belum bisa memastikan kapan rumah tapak DP 0 Rupiah akan diluncurkan. Menurut dia, semua bergantung pada kesiapan.

"Karena ini adalah menyangkut sesuatu yang punya efek jangka panjang bagi warga. Warga punya harapan sangat besar soal rumah milik, hunian milik. Karena itu kita tidak ingin ada langkah atau seremoni yang sekedar harus ada rumah," katanya.

http://news.liputan6.com/read/332926...am-pemprov-dki