Yogyakarta, Gatra.com - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan pendataan mahasiswi bercadar selama 20-28 Februari. Tindakan ini dinyatakan sebagai upaya mencegah organisasi terlarang hidup di kampus. 

 

Menurut pihak UIN Sunan Kalijaga, pendataan ini dilakukan setelah pihak rektorat menemukan kegiatan yang berafiliasi pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dilarang pemerintah, di masjid kampus UIN, pekan lalu.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, Waryono mengatakan, pihaknya mendapatkan bukti berupa foto 30 mahasiswa yang membentangkan bendera organisasi terlarang dari aparat dan sempat menjadi viral.

"Surat ini sebagai tanggapan atas aksi pembentangan bendera HTI di kampus. Kami kecolongan. Pengurus laboratorium agama dan takmir masjid memberikan izin karena kegiatan bersifat keagamaan,” katanya saat dihubungi Gatra, Jumat (22/02) malam.

Setelah beredarnya foto itu, pihak kampus menerbitkan surat edaran pada 20 Februari dan memerintahkan Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Kepala Unit/Lembaga untuk mendata siapa saja mahasiswi yang bercadar.

Dalam surat itu, data mahasiswi bercadar dilaporkan ke Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama paling lambat 28 Februari. Surat tersebut ditandatangani Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi.

Waryono menyatakan, sebagai kampus negeri, UIN Sunan Kalijaga tak ingin ada kegiatan organisasi terlarang dan menentang pemerintah.

“Siapa saja yang terdata nanti, kami bina bersama orang tuanya. Kami akan ingatkan konstitusi kampus yang harus ditaati saat diterima di sini. Kami tidak melarang mahasiswa berorganisasi maupun berpakaian asal sesuai konstitusi,” katanya.

Saat ditanya apakah pendataan ini hanya untuk mahasiswi bercadar, Waryono mengatakan pilihan mendata mahasiswi karena pemakaian cadar mudah dibedakan. Tapi nantinya, kata dia, mahasiswa yang terlihat berpakaian berbeda juga akan didata dan dibina.

Waryono mengatakan UIN Sunan Kalijaga juga pernah mengeluarkan surat yang sama pada tahun lalu. Isinya melarang berbagai simbol-simbol organisasi  terlarang di kampus.

sumber