Beberapa waktu lalu, Ketua BEM UI mengkritik Presiden Jokowi soal penanganan gizi buruk dan campak di Asmat. Menurutnya, pemerintah saat ini kurang memperhatikan itu.
 
Namun, benarkah demikian? Apakah pemerintah benar-benar abai terhadap permasalahan di Asmat?
 
Melihat kinerja Kabinet Presiden Jokowi saat ini, tampaknya tuduhan mahasiswa di atas meleset jauh. Karena justru saat pemerintahan saat ini, kondisi di Papua benar-benar diprioritaskan.
 
Hal itu, misalnya, terlihat dari rombongan Menteri Kabinet Kerja, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat mengunjungi Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua pada Kamis lalu (22/2).
 
Kunjungan tersebut bagian dari pembinaan dan peninjauan terhadap warga setempat setelah status Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak beberapa waktu lalu.
 
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya,  wilayah Asmat dilanda gizi buruk dan campak sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2018. Dari kejadian itu sebanyak 72 anak meninggal akibat gizi buruk dan campak.
 
Menghadapi itu, TNI bersama instansi pemerintahan terkait mengirim Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di 224 kampung di Asmat. Dan, sekitar 600 orang anak yang terkena campak sudah ditangani. Sedangkan sekitar 17 ribu anak lain telah divaksinasi.
 
Kemudian, setelah tertangani dengan baik, Pemerintah Kabupaten Asmat mencabut status itu sejak 5 Februari 2018 dengan alasan wabah telah teratasi setelah belasan ribu anak divaksinasi.
 
Sejauh ini, seperti yang diterangkan oleh Puan, sekitar 90 persen program yang diberikan pemerintahan pusat sejak adanya KLB gizi buruk dan campak di Asmat sudah disalurkan. 
 
Ke depan, kementerian dan lembaga terkait akan memberikan pendampingan kepada masyarakat Asmat. Pada bulan ini, Kementerian Kesehatan akan mengirim Tim Nusantara Sehat, yang akan menyisir distrik-distrik lain selain Agats.
 
Rombongan Menko KMK tersebut juga diikuti oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kunjungan itu ditujukan untuk mencegah terjadinya kondisi serupa di kemudian hari.
 
Rombongan menteri itu juga memantau jalannya percepatan pembangunan infrastruktur dasar kesehatan berupa infrastruktur air bersih (pompa air) dan sanitasi, juga kesiapan rumah sakit dalam beroperasi.
 
Penanganan program jangka menengah dan panjang dari kementerian dan lembaga akan dilakukan secara terpadu. Bukan hanya untuk Asmat, namun penanganan program ini akan diterapkan di kawasan Papua yang rawan gizi buruk.
 
Bentuk penanganan berupa percepatan pembangunan aspek kesehatan, pemberdayaan pola hidup sehat, serta pembangunan infrastruktur berupa penyediaan air bersih dan penataan permukiman sehat.
 
Melihat segala usaha pemerintah di atas, kita seharusnya mengapresiasi secara positif. Bila ada salah perlu kita kritik. Namun, bila ada yang positif harus kita dukung agar kinerja pemerintah semakin baik ke depannya.