Piala Presiden memang sudah usai namun membawa cerita yang menarik setelahnya perseteruan kubu moncong putih dan pihak tetangga kembali memanas, entah ada apa dan mengapa sebagai masyarakat awam tentunya bertanya ??



Sepakbola tak lebih dari upacara politik saja, bahkan ketua umum PSSI pun cuti karena berpolitik, bahkan kawanku yang sok greget pun berkata nasionalisme hanya untuk golongan tertentu saja di luar itu makar ??



Loh mengapa pastinya kalian sudah mengetahui ketika Sang Gubernur dilarang turun ke podium juara oleh salah seorang paspampres, entah alasannya apa, tapi lucu saja dahulu ada seorang Gubernur dimana Persija tak juara lenggang kangkung menuju podium, itu dulu dimana Gubernur seiman, dan sepandangan. Kalau sekarang Gubernur dengan gaya lucunya membiarkan becak kembali hadir di Jakarta, dan kebijakan menggeser tanpa menggusur terlihat kecewa tak boleh ikut gerbong rombongan Pak De.



Dan menjadi bumbu politik yang menarik, dengan rasa di zhalimi pastinya, sebuah trik usang mendulang suara. 2019 memang semakin dekat, semua golongan sudah angkat senjata, persiapan saling menjatuhkan memang sudah mulai terasa intens terjadi.

Media massa pun berlomba menarik opini, walau tak setajam silet namun celoteh media maya pun viral dan membuat heboh masyarakat.



Walau Anies akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Persija, setelah moment rombongan Presiden pun menghilang.

Namun tahukah kalian bagaimana protokol yang diterapkan melalui undang-undang, dan disini jelas hak pejabat tuan rumah mendampingi Presiden ternyata telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 soal Keprotokolan.



Dan pasal 13 menjadi kunci masalah yang ada dan sedang viral di dunia maya,

Pasal 13

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sbb:

a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wkl Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wkl Presiden.

b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.



Silahkan analisis sendiri benarkah sikap dari penyelenggara hingga, Gubernur dari tuan rumah Jakarta di larang mendampingi Presiden.

Monggo ditunggu saja coment terbaiknya, seruupuutt dolo gan...





Referensi

http://bangka.tribunnews.com/2018/02...-presiden-2018