Bicara PKL, tidak bisa lepas dari Tanah Abang. Warna-warni pakaian dengan segala model dan merek bergantungan menghiasi keramaian trotoar Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Buah-buahan dan berbagai minuman segar juga tersedia di trotoar selebar 3,5 meter itu. Sesekali calon pembeli mendekati pakaian yang terpapar asap kendaraan itu. Tawar-menawar pun menjadi pemandangan biasa di tempat ini. Para penjaja pakaian sabar meladeni calon pembeli yang belum tentu membeli barang dagangan mereka.

Kondisi trotoar Tanah Abang kini tak serapi sebelumnya. Hiruk-pikuk pedagang kaki lima kembali menjadi pemandangan sehari-hari di pusat perdagangan Tanah Abang. Mulai dari pedagang pakaian, elektronik, makanan, hingga minuman memenuhi trotoar. Terlihat sejumlah Satpol PP berlalu lalang di jalan itu, tapi pedagang kaki lima tetap santai menjajakan barang dagangannya. Mereka tidak merasa bersalah, meski hak pejalan kaki terenggut.



Saat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat masih memimpin Jakarta. Berkali-kali PKL harus kucing-kucingan dengan Satpol PP, hampir tiap hari, Sabtu Minggu juga dirazia sama Satpol PP. Ahok dianggap kejam dan tidak memandang "wong cilik". Karena itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017, membuat PKL merasa aman berdagang.

Masalah penertiban PKL selalu menjadi dilema disetiap daerah, pengusiran dan penggusuran PKL karena alasan menggangu ketertiban umum selalu menjadi tajuk utama dalam setiap razia yang dilakukan oleh aparat SATPOL PP. Peluang besar yang dibuat langsung oleh pembeli adalah sumber masalah paling utama, pembeli Enggan belanja pada lokasi yang telah ditentukan karena sulit mencari lahan parkir dan kenyamanan Pada lokasi tempat belanja yang kurang memadai dan jauh dari kenyamanan.

Pembenahan pertama dan yang paling penting untuk di lakukan secara maksimal adalah menerapkan peraturan tegas untuk para pembeli dengan sanksi yang berat, tegas dan konsisten tanpa pandang bulu. Tuujuan langkah ini dilakukan agar terjadi efekjera sehingga ketertiban dapat tercipta dengan baik, walaupun penerapan strategi ini tidak akan langsung dapat efektif, minimal dengan menerapkan aturan tersebut akan melahirkan efek positif bagi pembeli itu sendiri dalam berbelanja, mereka akan lebih waspada bahkan menghindari untuk belanja pada lokasi yang bukan pada tempat semestinya.



Dukungan yang maksimal juga harus ada dari pemerintah daerah kpada semua PKL agar upaya penertiban lebih efektif, berantas semua pungli dan premanisme yang sangat kental dengan situasi ini, karena mereka juga fasilisator untuk PKL dalam menyediakan lahan dan tempat berdagang tidak resmi. Banyaknya pungutan liar di dalam pasar tradisional juga masih menjadi rahasia umum yang tidak pernah selesai dalam penangannya, sehinga aktifitas ini sangat meresahkan para pedagang kecil dan PKL yang berdagang pada lokasi resmi tempat mereka berdagang. Masalah ini juga menjadi penyebab utama mengapa pedagang kecil dan PKL malas untuk berdagang pada lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah, pertimbangan terlalu banyaknya pengeluaran harian menjadi alasan pemicu berdagang pada trotoar atau di pinggir jalan raya lebih disukai oleh pedagang kecil dan PKL.