Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyoroti persoalan mahar politik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya KPK tidak perlu ikut terjun langsung dalam hal mengatasi mahar ataupun politik uang

Kalau bisa saya mau mengatakan, mau mencermati boleh tapi dalam konteks mensupervisi. Tidak turun langsung ke sana karena akan habiskan energi bayangkan 171 pilkada hari ini hampir diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau diamati oleh KPK, KPK letih sendiri," kata Arteria dalam rapat dengar pendapat komisi III dengan KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Terkait mahar politik, kata Arteria, adalah kewenangan dari masing-masing partai politik. Sebab, maju dalam pemilu memang memerlukan dana yang tidak sedikit.

"Hanya pungutan liar. Sepanjang parpol mengatakan itu tidak mahar itu tidak mahar jadi domainnya ada di parpol mahar atau tidak mahar. Itu yang namanya kedaulatan parpol. Itulah yang selalu kami kemas. Itu yang di PDIP ada penjaringan," ungkapnya.

"Belum lagi berita saksi. Pilkada tanpa saksi suara hilang pak makanya karakter berdemokrasi dan pilkada harus diselami betul jangan sedikit-sedikit ini namanya mahar ini namanya pemerasan ke kepala daerah," sambungnya.

Oleh karena itu, Arteria berharap KPK bisa mengedepankan pencegahan saja. Dibanding dengan melakukan penangkapan yang justru membuat gaduh.

"Tapi gimana KPK menciptakan dan memandu kita semua termasuk partai politik gimana berpolitik dengan biaya yang tidak tinggi. Gimana KPK mencermati sistem pemilu yang ada sekarang," ujarnya

https://m.merdeka.com/politik/politi...itik-uang.html

Tak perlu turun