Dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) dipastikan molor lagi lantaran proses pembebasan lahan yang belum juga rampung.

Sampai saat ini, pembebasan lahan baru mencapai 54% dari total yang dibutuhkan di sepanjang 142 kilometer (km). Pemerintah menargetkan pembebasan lahan selesai pada April 2018. Di mana, pada Februari penyelesaian untuk lokasi Jakarta, dan April untuk wilayah Jawa Barat.

"(Pinjaman) belum cair tapi sedang menunggu finalisasi masalah tanah, kalau firm itu April, tapi di antara itu, makanya ditanyakan saja Pak Sahala (Komisaris Utama KCIC), detilnya apa saja yang harus dilakukan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasil evaluasi tersebut bakal dilaporkan pada akhir Februari 2018.

Budi Karya menuturkan, ketentuan seperti tidak ada jaminan pemerintah hingga porsi saham tidak ada yang berubah.

"Tetap (tidak ada jaminan pemerintah), bisa dipastikan full b-to-b," tambah dia.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Sahala Lumban Gaol mengatakan, pencairan dana pinjaman bisa dicairkan jika persyaratan dapat dipenuhi.

"Jadi begini, pencairan dana itu kan selalu ada perjanjian persyaratan pencairan dana, sekarang kita lagi menyelesaikannya," kata Sahala.

"Salah satu persyaratannya adalah pembebasan lahan berapa persen, salah satunya kita sudah mendekati itu. Yang sudah kita kuasai itu 54 km," sambung Sahala.

Sebelumnya diketahui, pencairan dana pinjaman dari CDB masih memerlukan kelengkapan dokumen-dokumen lain termasuk RUPS KCIC dan PSBI. RUPS kedua konsorsium itu sendiri sejatinya bakal dilakukan awal Februari lalu.

Sebagai informasi, Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78,6 triliun oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini, 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan pelat merah lain dilibatkan buat menyediakan pembebasan lahan proyek. 

Rencananya struktur pembiayaan proyek KA cepat terdiri dari pinjaman CDB sebesar Rp 50,8 triliun, atau 75% dari total dana proyek. Sementara sisanya 25% berasal dari modal perusahaan gabungan BUMN Indonesia dan China yakni pt kcic

https://m.detik.com/finance/infrastr...t=detikfinance

Ditinggal Molor...tidur dulu bree